Muhammad Faiz Luthfi, 3312413063 (2019) PERAN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE ( STUDI DI KOTA SEMARANG TAHUN 2017). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Download (1MB)

Abstract

Di era reformasi saat ini, transparansi sebagai upaya untuk mencapai good governance merupakan suatu hal yang mutlak dilaksanakan. Salah satu cerminan dari transparansi adalah dijaminnya hak warga negara untuk memperoleh informasi yang terkait dengan penyelenggaraan negara. Guna memberikan landasan hukum bagi warga negara untuk memperoleh informasi publik telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP), yang telah berlaku 2 tahun sejak tanggal diundangkan. Sebagaimana hak asasi, hak untuk memperoleh informasi ini juga melekat pada setiap diri warga negara Indonesia yang dijamin dalam UUD 1945. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang ada di Kota Semarang. Sumber data yaitu dengan data primer dan sekunder. Untuk memperoleh validitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, Peran Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam mendorong good governance di Kota Semarang tahun 2017 menurut teori Peran dimana Komisi Informasi melakukan peran menurut tugas dan fungsinya menurut Undang-Undang yang berlaku. Simpulan dalam penelitian ini adalah Komisi Informasi telah melakukan peran yaitu Komisi Informasi menjadi lembaga mandiri yang keberadaanya mampu menjadikan sarana penting untuk mengoptimalkan pengawasan publik demi mewujudkan Keterbukaan Informasi. Simpulan dalam penelitian ini adalah Komisi Informasi telah melakukan peran dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi yaitu dengan mengedukasi lembaga lembaga publik agar lebih terbuka terhadap publik yang terjadi dalam pelayanan publik dan Komisi Informasi juga menerima pengaduan dari masyarakat. Selain itu memperluas jaringan agar dapat bersinergi dengan lembaga lain dan juga masyarakat dalam memberantas ketidak terbukaan Informasi.Adapun penghambat eksternal Komisi Informasi dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi yakni masih rendahnya komitmen Kepala Daerah dan Pimpinan Instansi Vertikal untuk menindaklanjuti pemeriksaan yang dilakukan Komisi Informasi dan juga dalam menyelesaikan laporan dan pengaduan masyarakat. Penghambat Internal Komisi Informasi sendiri masih kurangnya pegawai Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Actions (login required)

View Item