Dhani Dwi Yudhatama , 8111414264 (2018) EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 33 TAHUN 2017 DALAM MEWUJUDKAN HAK POLITIK MASYARAKAT. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Download (1MB)

Abstract

Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kepala Desa memuat aturan mengenai tugas dan wewenang Kepala Desa, Laporan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak, Masa jabatan Kepala Desa, Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa, dan Pejabat Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan satu kali yang diikuti oleh desa-desa di seluruh Kabupaten Tegal (sesuai pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Tegal nomor 33 tahun 2017 tentang Kepala Desa). Kabupaten Tegal telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak pada bulan Oktober tahun 2017. Sebanyak 48 Desa melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara bersama di waktu yang sama. Desa Debong Wetan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal merupakan salah satu Desa yang melaksanakan dan ikut serta dalam Pemilihan Kepala Desa secara serentak. Menurut data yang penulis dapatkan, Daftar Pemilih Tetap di Desa tersebut pada saat pemilihan Kepala Desa yaitu sejumlah 2.568 jiwa/orang, dari seluruh jumlah tersebut yang menggunakan haknya sejumlah 2.094 jiwa/orang. Pasca adanya Peraturan Bupati tersebut tentu harus dipahami dalam efektivitas dan implementasi di Desa Debong Wetan Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal. Penelitian ini menggunakan teori implementasi dan teori efektivitas, serta penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan, (1) implementasi Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 dalam mewujudkan hak politik di Desa Debong Wetan terkait komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan birokrasi pihak dan masyarakat yang berkaitan dengan implementasi peraturan Bupati tersebut cukup baik dalam pelaksanaan dari sebelum hingga setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan sedikit permasalahan dalam tahap sosialisasi dan beberapa muatan yang ada dalam perbup tersebut. (2) efektivitas peraturan Bupati tentang Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Debong Wetan, penulis menemukan hasil penelitian bahwa peraturan Bupati tersebut cukup efektif bagi hak politik masyarakat yang diterapkan dalam menghadapi pemilihan Kepala Desa di Desa Debong Wetan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, (1) implementasi Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 dalam mewujudkan hak politik terkait komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan birokrasi terlaksana dengan cukup baik dengan beberapa permasalahan seperti waktu sosialisasi yang terlalu dekat dengan pelaksanaan kepala desa, (2) efektivitas implementasi peraturan Bupati tersebut yang cukup baik diterapkan guna mewujudkan hak politik masyarakat namun ada beberapa muatan pasal dalam peraturan Bupati tersebut yang bersifat multitafsir, sehingga dapat mempengaruhi hak politik masyarakat.

Actions (login required)

View Item