Zaenal Abidin , 8111414254 (2018) KAJIAN TENTANG PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SEBAGAI PRATINJAU PERPANJANGAN PERJANJIAN BUILD OPERATE TRANSFER (BOT) PLAZA SIMPANG LIMA I SEMARANG. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Download (1MB)

Abstract

Ketersediaan infrastruktur merupakan kebutuhan masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah, namun adanya keterbatasan dana membuat pembiayaan proyek infrastruktur memerlukan pola kerjasama strategis, salah satunya pola kerjasama Build Operate Transfer (BOT) sebagai alternatif pembiyaan proyek infrastruktur, diantaranya pola kerjasama pembangunan Plaza Simpang Lima I Semarang yang dilakukan antara Pemerintah Kota Semarang dengan PT.Argamukti Pratama, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pemerintah Kota Semarang dalam menentukan izin pengelolaan barang milik daerah dengan sistem Build Operate Transfer (BOT) dan apakah pemenuhan hak dan kewajiban telah memenuhi asas proporsionalitas sebagai dasar perpanjangan kontrak perjanjian. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakukan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada peristiwa hukum kemudian di gabungkan dengan data primer dan data sekunder dengan mencari literaturliteratur dan data-data secara langsung dengan melakukan wawancara observasi di Pemerintah Kota Semarang dan PT.Argamukti Pratama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi dasar Pemerintah Kota Semarang dalam menentukan izin pengelolaan barang milik daerah dengan Sistem Build Operate transfer (BOT) adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 Tentang Penyertaan Modal Pada Pihak Ketiga, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1988 dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 641/06 Tahun 1988 dan dalam pemenuhan hak dan kewajiban pada kontrak perjanjian tersebut telah memenuhi asas proporsionalitas dalam berkontrak, namun hal tersebut tidak dapat di jadikan sebagai dasar perpanjangan kontrak perjanjian.

Actions (login required)

View Item