HARWINA , 8111414174 (2018) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KONSUMEN BUKU (KAJIAN TERHADAP BUKU BACAAN ANAK YANG MENGANDUNG KONTEN PORNOGRAFI). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Download (1MB)

Abstract

Syarat sebuah buku layak beredar menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan salah satunya adalah dilarang mengandung unsur pornografi. Saat ini masyarakat dikhawatirkan dengan adanya buku-buku yang tak ramah anak karena mengandung unsur pornografi baik pada buku pendidikan maupun non pendidikan. Seperti yang kita tahu pornografi membawa dampak yang negatif berupa dapat merusak moral, mental dan karakter anak-anak. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi 3 (tiga) hal yaitu (1) bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai konsumen buku bacaan anak yang mengandung konten pornografi ? (2) bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi buku bacaan anak ? (3) Siapakah pihak yang bertanggungjawab terhadap isi buku yang mengandung konten pornografi ?. Penelitian ini menggunakan metode pendeketan yuridis sosiologis, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Penelitian dilakukan dibeberapa tempat antara lain CV Ziyad Visi Media, CV Anugerah, Dinas Pendidikan Kota Surakarta, SDN Mojosongo 3 dan SMP N 16 Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perlindungan terhadap hak anak terbebas dari unsur pornografi sudah diatur dalam undang-undang. Perlindungan tersebut merupakan tanggung jawab semua pihak antara lain pemerintah, masyarakat serta pelaku perbukuan namun dalam pelaksanaannya tidak semua pihak telah melaksanakan perlindungan terhadap anak secara maksimal (2) Tidak ada lembaga yang menilai/memeriksa isi buku bacaan anak non pendidikan sebelum beredar sedangkan untuk buku pendidikan sudah ada penilaian dari BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) (3) Pihak yang bertanggungjawab terhadap isi buku yang berkonten pornografi adalah pihak penerbit. Perbuatan penerbit yang menerbitkan buku yang mengandung unsur pornografi terjadi karena adanya kesalahan dalam proses penerbitan. Kesalahan tersebut berupa kelalaian penerbit dalam proses editing. Saran yang penulis berikan sesuai hasil penelitian adalah pemerintah harus melakukan pengawasan secara maksimal terhadap isi buku bacaan anak. Pemerintah dapat membentuk suatu lembaga pengawasan yang memiliki tugas untuk mengawasi dan memberikan penilaian terhadap isi buku secara umum sebelum diedarkan.

Actions (login required)

View Item