DESI WINDIA WATI , 8111414169 (2018) EFEKTIVITAS MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS DI PANTAI MENGANTI, DESA KARANGDUWUR, KECAMATAN AYAH, KABUPATEN KEBUMEN). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Download (1MB)

Abstract

Hukum pidana merupakan salah satu alat kontrol sosial yang formal meliputi aturan-aturan yang ditafsirkan dan ditegakkan oleh peradilan. Namun, dalam kenyataannya ada perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup dalam masyarakat seperti hukum yang berlaku dimasyarakat nelayan Pantai Menganti dimana dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian alat tangkap ikan bukan diselesaikan melalui hukum positif meskipun memenuhi rumusan unsur Pasal 362 KUHP, melainkan diselesaikan melalui jalur mediasi penal. Permasalahan yang timbul adalah Bagaimanakah kedudukan mediasi penal dalam penyelesaian kasus pencurian alat tangkap ikan?, Bagaimanakah model mediasi penal yang diterapkan dalam masyarakat nelayan Pantai Menganti?, dan Bagaimanakah peran kepolisian setempat dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian alat tangkap ikan melalui mediasi penal?. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang memandang hukum sebagai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat dan melihat pula aturan perundang-undangan sebagai aspek hukum. Dengan jenis penelitian kualitatif akan menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia. Hasil dari penelitian ini adalah proses penyelesaian perkara pencurian alat tangkap ikan melalui mediasi penal sudah diberlakukan oleh Rukun Nelayan Pantai Menganti berdasarkan SKB Nomor 01/SKB/POKMAWAS/II/2004 yang berlaku untuk kasus pencurian alat tangkap ikan di wilayah Pantai Menganti dan dianggap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Mediasi penal yang dilaksanakan dihadiri oleh pihak korban, pelaku, dan ditengahi oleh mediator yaitu Ketua Rukun Nelayan, serta saksi yang dibutuhkan sehingga model tersebut termasuk dalam victime offender mediation. Peran Kepolisian Sektor Ayah bersifat pasif karena tidak ikut terlibat langsung pada saat proses mediasi penal berlangsung. Namun, Kepolisian Sektor Ayah juga berperan secara aktif dalam penerimaan laporan atas hasil dari mediasi penal yang dilakukan dan penerimaan laporan dari salah satu pihak ketika hasil kesepakatan mediasi penal diingkari.

Actions (login required)

View Item