SHOFI NAUFAL MUKHTAR , 8111414140 (2018) MODEL PENDEKATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM PENEGAKAN PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO.16 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KABUPATEN GROBOGAN. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Download (1MB)

Abstract

Pedagang Kaki lima merupakan suatu pekerjaan yang paling penting dikebanyakan kota di negara-negara sedang berkembang pada umumnya. Keberadaan PKL telah membuka lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran dapat ditekan. Namun di sisi lain fenomena pertumbuhan Pedagang kaki lima mengakibatkan terganggunya aspek ketertiban umum yang menjadi prasyarat kondisi ideal suatu kota. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemda Kabupaten Grobogan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 16 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Pemerintah Kabupaten Grobogan berusaha mengimplementasikan Peratuan Daerah (Perda) No. 16 Tahun 2014 untuk menegakkan peraturan dan memelihara ketertiban serta ketentraman masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaiana pendekatan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melaksanakan kebijakan perda Nomor 16 Tahun 2014 2) apa yang menjadi kendala Satpol P dalam melaksanakan tugas sebagai penegak peraturan daerah. Penelitian ini merupakan penelitan yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian diperoleh dari data primer (wawancara) dan data sekunder (dokumen). Metode pengambilan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif sedangkan teori yang digunakan adalah teori tujuan hukum. Simpulan dari penelitian ini adalah (1) pendekatan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka penegakan perda Nomor 16 Tahun 2014 adalah dengan cara persuasif, yaitu melakukan pembinan, pengawasan serta pemberdayaan kepada PKL. (2) Sedangkan kendala yang dilami oleh Satpol PP dalam rangka penegakan perda Nomor 16 Tahun 2014 adalah terkait dengan komunikasi, Sumber daya, disposisi, dan birokrasi. Saran yang bisa disampaikan adalah pemerintah Kabupaten Grobogan perlu menambahkan lahan relokasi untuk PKL, pemberian sosialisasi dari dinas-dinas lain dan pemberian penghargaan kepada PKL yang taat pada aturan untuk memotifasi PKL yang lain untuk bersikap sama.

Actions (login required)

View Item