DESTANTYA DEVI MASITA , 8111414135 (2018) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (STUDI KASUS DI DPRD KABUPATEN JEPARA). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Download (1MB)

Abstract

Keterbukaan Informasi Publik merupakan satu prinsip dari beberapa prinsip terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mewujudkan good governance terseut diperlukan adanya pembenahan dan pembaharuan media informasi. Pembaharuan media informasi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan informasi secara maksimal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia kepada rakyat adalah suatu hal yang wajib. DPRD Kabupaten Jepara merupakan salah satu Badan Publik Pemerintah Daerah di Jepara yang berguna sebagai wadah aspirasi rakyat Jepara. Dalam era globalisasi, masyarakat sudah seharusnya dimudahkan untuk mendapatkan segala informasi yang dibutuhkannya melalui berbagai akses dari media apapun. Menurut Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjelaskan bahwa untuk melaksanakan kewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan adalah dengan membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi dengan efisien dan dapat diakses dengan mudah. Berangkat dari adanya persoalan tersebut maka diperlukan upaya penelitian secara ilmiah sehingga dapat ditemukan solusi dari permasalahan mengenai bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus di DPRD Kabupaten Jepara)? Dan Bagaimana kendala yang menghambat Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus di DPRD Kabupaten Jepara)? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif dan merupakan penelitian hukum yuridis-sosiologis dengan alat pengumpulan datanya adalah dengan cara wawancara, dan studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif melalui reduksi data, penyajian dan penarikan simpulan. Adapun para pihak yang terlibat dalam penelitian ini antara lain, Ketua Bagian Humas dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Jepara, dan masyarakat Kabupaten Jepara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik belum diterapkan secara maksimal oleh DPRD Kabupaten Jepara. Pelayanan informasi belum menjadi prioritas utama dalam mewujdkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Kabupaten Jepara. Terlihat belum adanya pengembangan media untuk memberikan informasi sesuai yang tercantum dalam Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang KIP. Pelayanan informasi yang diberikan DPRD Kabupaten Jepara hanyalah berupa media cetak (Majalah Taman Sari dan Koran), serta radio. Website resmi yang terbentuk sejak bulan Desember tahun 2017 pun belum xii menunjukan terselenggaranya keterbukaan informasi di DPRD Kabupaten Jepara. Ditemukan adanya 2 faktor kendala yang menghambat dalam penerapannya, yaitu kendala yang disebabkan dari DPRD Kabupaten Jepara itu sendiri, diantaranya adalah kurang berkompetennya SDM dalam bidang yang bersangkutan, dikuranginya anggaran untuk mengembangkan pelayanan publik sehingga berimbas pada dikuranginya penerbitan majalah Taman Sari yang menjadi triwulan satu (1) kali, dan pelayanan publik terhadap informasi kurang mendapat perhatian khusus dari pihak terkait. Faktor yang kedua adalah yang disebabkan dari kurang adanya kepedulian dari masyarakat Jepara untuk mengetahui informasi yang menjadi kewenangan DPRD Kabupaten Jepara. Untuk mengatasi kendala tersebut, maka dapat dilakukan kegiatan pelatihan khusus terhadap pegawai terkait yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan mengenai pengembangan media informasi.

Actions (login required)

View Item