ADENIA IMANDANINGGALIH , 8111414126 (2018) PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA PRODUK GARAM BERYODIUM SESUAI SNI (STANDAR NASIONAL INDONESIA) DI KABUPATEN PATI. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

PDF - Published Version Download (982kB)

Abstract

Garam konsumsi merupakan produk makanan wajib ber SNI, maka setiap elaku usaha garam wajib memiliki sertifikat garam. Terdapat pelaku usaha yang memproduksi garam belum memiliki sertifikat SNI dan diedarkan secara luas di pasaran. Jelas terdapat peraturan mengenai garam beryodium yang harus ditetapkan atau di sesuaikan oleh pelaku usaha. Selain itu banyak masyarakat yang belum mengerti pentingnya garam beryodium sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang telah di tetapkan sehingga dapat merugikan konsumen itu sendiri. Perilaku konsumen dalam pembelian akan mencerminkan tanggapan mereka terhadap pemasaran suatu produk. Sesuai latar belakang, rumusan masalah tersebut yakni (1) Bagaimana pelaksanaan pelaku usaha mendapatkan sertifikat SNI garam beryodium ?; (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna garam beryodium sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia) di Kabupaten Pati ?. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penilitian yuridis sosiologis. Menganalisis berbagai peraturan hukum serta mengkaji perilaku-perilaku dan hubungan-hubungan langsung yang berdasar pada pemahaman hukum secara gejala sosial. Fokus penelitian ini terbatas pada pelaku usaha yang memproduksi garam terkendala oleh pelaksanan sertifikasi SNI sehingga berpengaruh terhadap penggunanya. Hasil penelitian yakni (1) Peraturan pemerintah terkait SNI Garam Beryodium guna melindungi masyarakat baik konsumen maupun pelaku usaha; Terdapat kendala terkait sertifikasi SNI yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha; (2) Perlindungan terhadap konsumen juga selalu diupayakan, berkaitan dengan pengaturan SNI Garam Beryodium No 01 – 3556 – 2010, Peraturan – peraturan yang dikeluarkan Menteri Perindustrian RI Nomor : 42 / M-IND / PER / 11 / 2005 tentang Pengolahan, Pengemasan dan Pelabelan Garam Beryodium sarta Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional. Simpulan yang penulis sampaikan yakni (1) Pelaku usaha wajib melakukan Sertifikasi SNI masih memiliki kendala berupa proses dan biaya yang memberatkan pelaku usaha itu sendiri; (2) Upaya perlindungan terhadap konsumen meliputi keamanan, keselamatan dan kesehatan dilakukan oleh pemerintah berupa pembimbingan pelaku usaha yang meproduksi garam tidak sesuai dengan SNI. Penulis memberi saran yakni pelaku usha wajib memenuhi aturan dan prosedur SNI dan pemerinah mengupayakan agar pelaksanan sertifikat SNI mudah, terjamin, berkualitas, dan tidak memberatkan pelaku usaha.

Actions (login required)

View Item