PUTRI NUR INDAH INDRIASTUTI , 8111414091 (2018) AKIBAT HUKUM TANAH HAK GUNA USAHA PT. PAKIS AJI BANYUMAS YANG DINYATAKAN TERINDIKASI TERLANTAR OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJARNEGARA. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Di Indonesia banyak sekali lahan terbengkalai akibat dari pemilik tidak memanfaatkan dan mengelola sesuai dengan peruntukannya. Akibatnya lahan dikelola oleh masyarakat sekitar tak terkecuali di Desa Punggelan. Kegiatan pemanfaatan oleh masyarakat karena ditelantarkannya tanah Hak Guna Usaha oleh PT. Pakis Aji Banyumas . Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tanah Hak Guna Usaha PT. Pakis Aji Banyumas dinyatakan terindikasi terlantar dan untuk mengetahui status hak atas tanah Hak Guna Usaha PT. Pakis Aji Banyumas setelah dinyatakan sebagai tanah terindikasi terlantar. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode pendekatan kualitatif, dan menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis. Sumber data penelitian diperoleh dari data Pimer (informan) dan data sekunder (dokumen). Sedangkan metode pengumpulan data dilakukan melalui, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi, dengan membandingkan dan mengecek balik drajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Analisis data yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, dimana pada akhirnya data disajikan secara deskriptif dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang terkait dalam penelitian ini Hasil Penelitian yang di dapat adalah pertama, faktor yang menyebabkan karena adanya penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang menurut Ijin Usaha Perkebunan ditanami kopi, kelapa, sengon. Pemegang Hak Guna Usaha tidak mengupayakan pemeliharaan terhadap tanaman pokok (kopi) sebagaimana kewajiban yang harus dilakukan. Serta adanya hama penyakit yang menyebabkan tanaman sesuai peruntukannya tidak dapat diproduksi. Kedua, status setelah dinyatakan terlantar sebelum habisnya masa berlaku tanah tersebut, maka tanah tersebut kembali menjadi Tanah Negara. Status Hak Guna Usaha telah dihapuskan karena dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir dengan sebab: tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan ditelantarkan. Hapusnya Hak Guna Usaha tanahnya menjadi Tanah Negara. Simpulan tanah terlantar terjadi dikarenakan pemegang hak tidak mengelola tanah tersebut sesuai peruntukannya, maka dapat dihapuskan meskipun masa berlakunya belum habis dan menjadi Tanah Negara. Serta saran kepada pemegang hak atas tanah wajib mengelola dan mengusahakan tanahnya secara aktif. Untuk Kantor Pertanahan dan instansi yang terkait diharapkan bisa saling bekerjasama dalam melakukan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.

Actions (login required)

View Item