AKIBAT HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG DINYATAKAN TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN
TANIA , 8111414040 (2018) AKIBAT HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG DINYATAKAN TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.
Preview |
PDF
- Published Version
Download (1MB) | Preview |
Abstract
Sertipikat adalah sebagai alat pembuktian yang kuat, namun apabila terjadi ketidakbenaran dari hak atas tanah tersebut, maka sertipikat dapat dibatalkan oleh Pengadilan dan BPN. Salah satu contoh kasusnya terjadi pada sertipikat Hak milik No. 524 di Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo atas nama Suprihatin dibatalkan berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 939 K/Pdt/2013 karena terdapat cacat hukum berupa pada saat proses peralihan hak atas tanah tersebut tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang berhak yaitu Sumardi dkk. Fokus dari penelitian ini mengangkat masalah sebagai berikut: 1) Akibat hukum peralihan hak atas tanah yang dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan 2) upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode ini digunakan karena perundang-udangan digunakan sebagai data primer untuk menganalisa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang pembatalan sertipikat hak milik diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 11 Tahun 2016. Pembatalan sertipikat hak milik dapat dibatalkan melalui Pengadilan Negeri yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kantor Pertanahan yang berwenang, dalam kasus ini sertipikat SHM 524 atas nama Suprihatin dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Purworejo.Untuk mengembalikan hak-haknya Sumardi melakukan berbagai upaya dari sebelum kasus masuk ke Pengadilan sampai ada putusan. Dari mediasi di tingkat desa sampai mengupayakan melakukan perjanjian damai setelah ada putusan kasasi tersebut. Dalam hal ini diharapkan pemerintah khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo supaya lebih berhati-hati dalam menerbitkan sertipikat.
Item Type: | Thesis (Under Graduates) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Akibat Hukum, Peralihan hak atas tanah yang tidak sah, upaya |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Fakultas: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum, S1 |
Depositing User: | S.Hum Maria Ayu |
Date Deposited: | 14 Aug 2020 12:13 |
Last Modified: | 14 Aug 2020 12:13 |
URI: | http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/38276 |
Actions (login required)
View Item |