Aniek Mona Utami , 8111414019 (2018) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG BERHAK DALAM HAL TIDAK TERCAPAI KESEPAKATAN GANTI RUGI (STUDI PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS JAWA DI KABUPATEN TEGAL). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Meningkatnya infrastruktur pembangunan untuk kepentingan umum di Indonesia salah satunya adalah pembangunan Jalan Tol yang mengakibatkan kepemilikan hak atas tanah masyarakat harus bersedia dibebaskan tak terkecuali pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Tegal. Dalam pengadaan tanah tentunya terdapat kendala dalam pelaksanaannya, seperti adanya ketidaksesuaian mengenai kesepakatan nilai ganti rugi, sehingga terdapat beberapa pihak yang berhak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri bahkan sampai kasasi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pemberian ganti rugi terhadap pihak yang berhak dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pihak yang berhak dalam hal tidak tercapai kesepakatan ganti rugi pada pembangunan jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Tegal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode pendekatan kualitatif, dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat. Sumber data penelitian diperoleh dari data Primer (Informan) dan data Sekunder (dokumen). Sedangkan metode pengumpulan data dilakukan melalui, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas data dalam penelitian penulis bertujuan untuk memperoleh keabsahan data, apakah data yang didapat sudah benar-benar valid. Validitas data dalam penelitian penulis menggunakanTeknik triangulasi adalah menjaring data dengan berbagai metode dan cara dengan menyilangkan informasi yang diperoleh agar data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai dengan yang diharapkan. Hasil penelitian yang didapat adalah pertama, dalam mekanisme pelaksanaan pemberian ganti rugi terhadap Pihak yang Berhak pada pembagunan jala tol Trans Jawa di Kabupaten Tegal kurang sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012. Hal ini dapat dilihat pada musyawarah penetapan ganti kerugian melakukan satu kali musyawarah penetapan ganti kerugian. Selain itu mengenai bentuk ganti rugi tidak hanya memberikan bentuk ganti kerugian yang ditawarkan seharusnya tidak hanya ganti kerugian fisik yang hilang, tetapi juga harus menghitung ganti kerugian non fisik. Kedua, perlindungan hukum apabila dilihat dari sisi prosedur hukum telah sesuai Namun pengertian perlindungan hukum apabila dilihat dari sisi perlindungan substansi atau isi belum terpenuhi. Karena pantia pengadaan tanah, pejabat pembuat komitmen, dan tim penilai dalam menetapkan besaran ganti kerugian tidak memperhatikan objek penilaian non fisik (immaterial).

Actions (login required)

View Item