SEPTI MEDIA NUGRAHANI , 8111413180 (2018) FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PROVINSI JAWA TENGAH MENUJU GOOD GOVERNANCE. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (2MB) | Preview

Abstract

Pengawasan DPRD bertujuan untuk menjamin agar penyelenggara pelayanan publik menjalankan tugasnya sesuai dengan yang seharusnya dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku sehingga akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik, baik dari aspek penyelenggaraan maupun produk layanan. Dengan adanya Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik lebih mempermudah DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pengawasan pelayanan publik maka penulis tertarik untuk menelti secara nyata dan lebih mandalam serta membahas mengenai (1) fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan pelayanan publik menuju good governance , dan (2) hambatan-hambatan yang dihadapi DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pengawasan pelayanan publik. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah yuridis sosiologis, secara yuridis fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pengawasan pelayanan publik dikaitkan dengan Perda Provinsi Jateng Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik, UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Secara sosiologis penulis menganalisis keadaan nyata bagaimana DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Tengah baik. Dengan tolak ukur bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD Provinsi Jawa Tengah berupa dengar pendapat, kunjungan kerja, reses, pengawasam terhadap kinerja pemerintah, pengawasan terhadap Perda Provinsi dan Pergub. Terbukti RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 dengan nilai rata‐rata capaian Kinerja Utama dari 142 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah 105,05% . Hambatan yang masih dihadapi oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah terkait fungsi pengawasan ini adalah minimnya pemahaman anggota DPRD tentang fungsi pengawasan dan latar belakang pendidikan anggota DPRD.

Actions (login required)

View Item