RANTAU RIZKIANA , 8111413136 (2018) “Pelaksanaan Pengadaan Tanah pada Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan Umum (Studi di Jalan Tol Transjawa Ruas Batang-Semarang)”. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Jumlah pertumbuhan penduduk dan kendaraan yang semakin banyak menuntut adanya pembangunan infrastruktur, dalam melaksanakan pembangunan dibutuhkan juga tanah untuk wadah pembangunan, tidak menutup kemungkinan adalah kawasan hutan, yang menjadikan kawasan hutan tidak hanya dimanfaatkan untuk pembangunan disektor kehutanan saja tetapi juga disektor luar kehutanan. Untuk menggunakan kawasan hutan sebagai tempat pembangunan kepentingan umum, maka dilakukan mekanisme izin pinjam pakai kawasan hutan. Dalam izin pinjam pakai, pemohon wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Permasalahan yang dikaji adalah (1) Bagaimana Pelaksanaan Pengadaan tanah pada Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan Umum Jalan Tol Transjawa Ruas Batang-Semarang (2) Bagaimana Status hukum tanah kawasan hutan yang terkena dampak pembangunan jalan tol Transjawa Ruas Batang-Semarang. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer bersumber dari Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah dengan teknik wawancara. Data sekunder diperoleh dari sumber kepustakaan. Objek penelitian ini adalah Pelaksanaan Pengadaan tanah pada Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan Umum Jalan Tol Transjawa Ruas Batang-Semarang. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa Pelaksanaan Pengadaan tanah pada Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan Umum Jalan Tol Transjawa Ruas Batang-Semarang menggunakan mekanisme izin pinjam pakai kawasan hutan, yaitu dimulai dengan adanya permohonan yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, persyaratan administrasi meliputi rekomendasi Gubernur Jawa Tengah dan pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan kesanggupan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan, dan persyaratan administrasi meliputi Izin Lingkungan, Izin kelayakan lingkungan dan dokumen AMDAL, dan Pertimbangan teknis Direktur Utama Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah. Status hukum tanah kawasan hutan masih tetap kawasan hutan, karena dalam mekanisme izin pinjam pakai kawasan hutan, status hukum kawasan hutan masih tetap sama.

Actions (login required)

View Item