Anindita Cory Saputri , 8111412247 (2018) STUDI KRITIS FORMULASI PASAL 112 DAN PASAL 127 UU NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Abstract

Cita-cita Bangsa Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945, mewujudkan kesejahteraan rakyat, dengan perhatian khusus terhadap bahaya penyalahgunaan obat psikotropika, narkotika dan zat adiktif. Dalam pasal 112 Undang-Undang Narkotika disebutkan bahwa seseorang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dapat dipidana paling singkat empat tahun. Sedangkan dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika disebutkan bahwa pemakai narkotika hanya dijatuhi ancaman pidaman paling lama empat tahun, bahkan ada pemakai yang bebas dari hukuman penjara dengan alibi rehabilitasi. Dilihat dari dua pasal tersebut menurut terjadi ketidakseimbangan pada kedua pasal tersebut dikarenakan sebagai seorang pemakai narkotika tentu orang tersebut memiliki niat untuk menggunakan barang terlarang tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimanakah formulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika Pasal 112 dan Pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika? 2) Bagaimana penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Putusan No:193/Pid.Sus/2016/PN.Unr dan Putusan No:19/Pid.Sus/2017/PN.Unr.? Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif. Adapun sumber data yang dipakai adalah sumber data sekunder yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Putusan Pengadilan tentang kasus narkotika, yaitu Putusan Nomor: 193/Pid.Sus/2016/PN.Unr dan Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2017/PN.Unr. Hasil penelitian menunjukan di amandemen sesuai dengan kebutuhan masyarakat Pasal 112 dan Pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan terdapat kesenjangan diantara keduanya. Simpulan yang dapat diambil adalah formulasi sanksi di dalam kedua pasal tersebut terdapat kesenjangan ancaman hukuman dan penerapan kedua pasal tersebut di dalam putusan .

Actions (login required)

View Item