MUKTI ABDUL JABIR , 8111412229 (2018) FUNGSIONALISASI PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL JAWA TENGAH DALAM MENJAGA HARKAT DAN MARTABAT HAKIM SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG KOMISI YUDISIAL. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Jabir, Mukti Abdul.2017. Fungsionalisasi Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah dalam Menjaga Harkat Dan Martabat Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Komisi Yudisial. Skripsi.Bagian Perdata, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Arif Hidayat S.H.I., M.H. dan Pembimbing II Saru Arifin., LL.M. Permasalahan mengenai Fungsionalisasi tugas dan wewenang Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah dalam menjaga harkat dan martabat Hakim untuk peradilan bersih. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Penghubung Komisi Yudisial (PKY) belum optimal dalam menjalan kinerja di daerah , sehingga berakibat dalam hal fungsi menjaga harkat dan martabat hakim dalam menegakan keadilan. Permasalahan yang di kaji adalah (1) Bagaimana eksistensi PKY Jawa Tengah dalam menjaga harkat dan martabat hakim sesuai UU No. 18 Tahun 2011 tentang KY. (2) Fungsionalisasi tugas dan wewenang PKY Jawa Tengah dalam dalam menjaga harkat dan martabat hakim sesuaiUU No. 18 Tahun 2011 tentang KY. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu: jenis penelitian nondoktrinal yuridis sosiologis dengan pendekatan kulitatif. Data primer diperoleh dari wawancara kepada Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah, , data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahanbahan hukum, buku, jurnal, dan kamus. Hasil penelitian fungsionalisasi penghubung komisi yudial jawa tengah dalam menjaga harkat dan martabat hakim menunjukkan bahwa: 1. PKY Jawa Tengah dalam menjaga harkat martabat hakim belum terfungsionalisasi disebabkan sistem integrasi pengawasan di bidang peradilan dan kehakiman belum optimal. 2. Perlu cara pengawasan terstruktur,massif dan sistematis demi terwujudnya peradilan bersih serta. Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang berfungsi menjaga dan menegakkan Kode Etik Pedoman Prilaku Hakim (KEPPH). Dalam hal ini Penghubung Komisi Yudisial sebagai pembantu tugas di daerah perlu eksistensi secara yuridis dan tugas dalam menjalan fungsinya. Terwujunya Peradilan bersih merupakan bentuk keadilan yang diputuskan Hakim yang mempunyai integritas dan terus dilakuhkan pengawasan yang berkelanjutan atas segala kinerjanya.

Actions (login required)

View Item