ADI PUTRA SIHOMBING , 8111412148 (2018) Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus: Putusan No.390/Pid.B/2014/PN.Mks). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (816kB) | Preview

Abstract

Melihat kemajuan teknologi yang ada pada saat ini dapat mempermudah segala sesuatunya. Internet dapat dengan mudah digunakan oleh semua orang menimbulkan efek negative bagi seseorang yang tidak bertanggungjawab. Saat ini banyak orang menyalahgunakan internet sebagai media yang memudahkan untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasiskan teknologi informasi (cybercrime). Seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan tinggi Makasar Nomor 390/Pid.B/2014 PN.Mks?, 2) Bagaimana kebijakan formulasi di Indonesia terkait pencemaran nama baik melalui media sosial untuk masyarakat biasa dan pejabat Negara?. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan tinggi Makasar Nomor 390/Pid.B/2014 PN tentang kebijakan formulasi di Indonesia terkait pencemaran nama baik melalui media sosial untuk masyarakat biasa dan pejabat Negara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, sumber data primer dan sekunder dengan bentuk dokumen dan kepustakaan, serta keabsahan trianggulasi metode. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukan bahwa : 1) Dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan tinggi Makasar Nomor 390/Pid.B/2014 PN.Mks yaitu telah sesuai dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, dakwaan pertama yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dakwaan kedua yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, dan dakwaan ketiga yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP. 2) Kebijakan formulasi di Indonesia terkait pencemaran nama baik melalui media sosial untuk masyarakat biasa dan pejabat Negara semuanya sama dimata hukum baik sanksi untuk kalangan pejabat negara maupun rakyat biasa, berdasarkan asas equality before the law. Saran dari peneliti adalah dalam menangani suatu perkara, aparat penegak hukum baik Polisi, Jaksa, maupun Hakim seharusnya memperhatikan substansi peraturan perundangundangan dengan baik sehingga penegakan hukum dapat berjalan optimal demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum itu sendiri.

Actions (login required)

View Item