RONI MARSON SINAGA , 8111411314 (2018) IMPLEMENTASI SANKSI ADMINISTRATIF PADA ANGKUTAN UMUM DI KOTA SEMARANG DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Angkutan umum yang melakukan pelanggaran administratif tersebut maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif. Di dalam Pasal 92, Pasal 199, Pasal 218 dan Pasal 244 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesungguhnya diatur sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin dan pemberian denda. Rumusan masalah penelitian ini yaitu (1) Bagaimana implementasi sanksi administratif pada angkutan umum di Kota Semarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?; dan (2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam implementasi sanksi administratif pada angkutan umum di Kota Semarang?. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan van Meter dan van Horn bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana (implementator), kondisi ekonomi, sosial dan politik serta kecenderungan pelaksana. Selain itu teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu penegakkan atau pelaksanaan hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, , dan faktor kebudayaan. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian hukum yuridis sosiologis. Sumber data penelitian berasal dari data primer (wawancara, observasi) dan data sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tersier). Teknik pengambilan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber. Data yang diperoleh melalui kepustakaan atau penelitian dilapangan diolah menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi sanksi administrative oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang terhadap pelanggaran ketentuan UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 kurang efektif atau belum optimal. Implementasi ini didukung oleh faktor standar dan tujuan yang jelas, komunikasi antar organisasi yang lancar dan disposisi atau sikap para pelaksana juga berjalan dengan baik sedangkan faktor sumber daya (SDM, keuangan dan sarana prasarana) dan lingkungan kurang mendukung keberhasilan implementasi sanksi administrative. (2) Hambatan-hambatan dalam implementasi yaitu hambatan internal berupa berupa kekurangan SDM, sarana prasaran dan anggaran yang terbatas sedangkan hambatan eksternal yaitu penguasaha angkutan dan sopir tidak ada kesadaran untuk selalu melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sedangkan masyarakat belum mau melakukan laporan atau x pengaduan kepada instansi terkait terhadap temuan angkutan umum yang tidak layak jalan. Simpulan penelitian ini yaitu implementasi sanksi administrative oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 kurang efektif atau belum optimal. Saran penelitian yaitu hendaknya pemerintah menyusun peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait dengan mekanisme dan tata cara penerapan sanksi administrative bagi angkutan umum.

Actions (login required)

View Item