SUKMA HARI WIBOWO , 8111411124 (2018) TROTOAR SEBAGAI LAHAN PKL : STUDI TENTANG PENEGAKAN HUKUM SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN FUNGSI TROTOAR DI KABUPATEN TEMANGGUNG. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Trotoar merupakan jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan / atau lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki. Alih fungsi trotoar menjadi sebuah titik perniagaan baik itu lapak pedagang kaki lima maupun warung – warung semipermanen dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas di sekitarnya. Para pejalan kaki menjadi merasa tidak nyaman, kemudian memilih untuk melintas di badan jalan daripada harus naik turun antara trotoar dan badan jalan. Perumusan masalah penelitian ini adalah : (1) Bagaimana implementasi fungsi trotoar sebagaimana dengan diatur dalam Peraturan Perundang – Undangan di Kabupaten Temanggung? (2) Bagaimana upaya penegakan hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan trotoar sebagai lahan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Temanggung? Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata – kata orang dan perilaku yang diamati. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumen serta jenis penelitian menggunakan penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut : (1) Implementasi fungsi trotoar di Kabupaten Temanggung menurut Peraturan Perundang – Undangan serta Realitas Penggunaan Trotoar di Kabupaten Temanggung. (2) Upaya penegakan hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan fungsi trotoar sebagai lahan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Temanggung menggunakan dua upaya, yakni upaya preventif dan upaya represif. Implementasi fungsi trotoar di Kabupaten Temanggung telah berjalan dengan baik meskipun belum terlaksana secara maksimal. Upaya Preventif adalah Instansi – Instansi terkait melakukan tindakan sosialisasi, berdiskusi, maupun berdialog kepada para PKL, memberikan dan mengarahkan apa yang terjadi saat ini dan memberikan gambaran / pandangan ke depan, agar tercipta suatu kondisi yang diinginkan sebagaimana tertuang pada Peraturan Perundang – Undangan. Upaya Represif ialah suatu kondisi di mana upaya pelaksanaan penegakan hukum secara preventif telah dilaksanakan, maka perlu adanya suatu tindakan nyata Instansi terkait yang berpedoman pada Peraturan Daerah perihal trotoar melakukan penertiban para PKL yang secara nyata pula telah melanggar dan / atau tidak mengindahkan fungsi trotoar sebagaimana mestinya. Saran penelitian ini ialah hendaknya Satpol PP mengatur penataan dan penertiban secara rutin keberadaan para PKL di setiap jalan protokol, perlu adanya penerapan sanksi yang tegas kepada PKL yang melanggar, serta perlu adanya koordinasi dan kerjasama Instansi terkait agar dapat menegakkan hukum dalam menaunggulangi penyalahgunaan trotoar.

Actions (login required)

View Item