NINDA PUSPITA DEWI, 3312413006 (2020) PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH) - Published Version Download (823kB) | Preview

Abstract

Indonesia pada dasarnya adalah Negara yang majemuk dan multikultur, hal itu dilihat dari aspek sosial dan budaya khususnya Jawa Tengah. Perbedaan dari aspek itu menghasilkan kelemahan-kelemahan yang menjadi potensi konflik dan dapat mengancam terjadinya disintegrasi nasional. Melihat dari hal itu, bisa dikatakan negara sedang mengalami krisis kewaspadaan nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya permasalahan sosial yang muncul, semakin banyaknya kelompok-kelompok radikal yang tumbuh berkembang, dan masih maraknya aksi-aksi unjukrasa atau demonstrasi. Permasalahan tersebut merupakan salah satu sumber penyebab terjadinya konflik. Berdasarkan hal tersebut, penulis bertujuan untuk menggambarkan peran Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan konflik dan kewaspadaan nasional di Jawa Tengah. Serta menjelaskan faktor-faktor yang dihadapi, baik pendukung dan penghambat. Badan Kesbangpol yang memiliki tupoksi sebagai badan yang menentukan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut dijelaskan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Pasal 20 bahwa Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan konflik dan kewaspadaan nasional, yaitu melalui kegiatan sosialisasi, seminar dan forum diskusi. Selain itu Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah memiliki porsi lebih banyak dalam hal fasilitasi, pengawasan, koordinasi dan peningkatan kapasitas aparatur. Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah banyak melakukan kolaborasi yang melibatkan stockholder dan Badan Kesbangpol di wilayah Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah dalam menangani konflik dan kewaspadaan nasional. Kerjasama merupakan salah satu bentuk dukungan satu sama lain untuk menjalankan tugas. Adapun faktor pendukung, yaitu: Pertama, Dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah maksimal. Kedua, Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan sudah memadai. Ketiga, Dukungan instansi lain yang mempermudah penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Kesbangpol. Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi Badanix Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, yaitu: Pertama, Kualifikasi sumber daya manusia belum sesuai dengan bidang keahlian sehingga belum memadai untuk pelaksanaan tupoksi. Kedua, Pendidikan dan pelatihan subtantif Kesbangpol belum optimal. Ketiga, Adanya beberapa ketidakjelasan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga melemahkan posisi dan menimbulkan kerancuan tugas pokok dan fungsi Badan. Saran dalam penanganan konflik dan kewaspadaan nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, tidak hanya fasilitasi, pengawasan, koordinasi dan peningkatan kapasitas aparatur. Akan tetapi lebih banyak melakukan aksi dalam penanganan konflik dan lebih banyak melakukan kegiatan sebagai upaya pencegahan konflik. Hal tersebut, guna meningkatkan kewaspadaan dini di masyarakat.

Actions (login required)

View Item