Yusuf Arsa Yoga , 8111415291 (2019) PELAKSANAAN KEKUASAAN LEGISLATIF DI DESA DALAM KEWENANGAN DAN TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (PerspektifPeraturan Daerah Kabupaten Pati No.8 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Pati No.55 Tahun 2014). Under Graduates thesis, UNNES.

Preview

PDF (PELAKSANAAN KEKUASAAN LEGISLATIF DI DESA DALAM KEWENANGAN DAN TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (PerspektifPeraturan Daerah Kabupaten Pati No.8 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Pati No.55 Tahun 2014) ) - Published Version Download (963kB) | Preview

Abstract

Penerbitan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi dasar Otonomi Desa. Kewenangan dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Pati No.8 Tahun 2014 merupakan upaya untuk mengoptimalisasi kinerja dari pada BPD yang berfungsi sebagai mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat , serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa. Adapun tujuan penelitian adalah mendeskripsikan pelaksanaan Trias Politika dalam kewenangan dan tugas BPD perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Pati No.8 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Pati No.55 Tahun 2014 serta kendala yang dihadapi oleh BPD Desa Sumbersari dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya dalam sistem pemerintahan Desa. Manfaat yang dapat diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah dapat menambah khasanah ilmu hukum khususnya kajian tentang Teori Trias Politika dalam sistem pemerintahan Desa serta meningkatkan minat demokratisasi masyarakat Desa Sumbersari. Kajian teoritis yang digunakan penulis merupakan Teori Trias Politika dalam demokrasi Indonesia, Teori good governance dalam Pemerintahan Desa dan Teori tentang BPD Perspektif UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemudian dibangun sebuah kerangka berfikir tentang kewenangan dan tugas BPD perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Pati No.8 Tahun 2014 tentang BPD dan Peraturan Bupati Pati No.55 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksana. Pendekatan yang digunakan oleh penulis merupakan pendekatan Kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan yuridis-sosiologis. Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Dengan informan yaitu: Ketua BPD Desa Sumbersari, Kepala Desa Sumbersari dan Masyarakat Desa Sumebrsari. Hasil penelitian menunjukkan tentang Profil Pemerintah Desa Sumbersari, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati baik itu terkait luas wilayah maupun jumlah penduduk. Dalam penelitian ini juga menunjukkan kewenangan dan tugas BPD sebagai lembaga legislatif dalam tingkat pemerintahan Desa perspektif Perda Kabupaten Pati No.8 Tahun 2014 tentang BPD dan Peraturan Bupati Pati No.55 Tahun 2014 sebagai peraturan pelaksana. Dimana kewenangan dan tugas yang miliki oleh BPD diantaranya adalah menyusun Perdes (Peraturan Desa), APBDes dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan Desa Sumbersari. Adapun Perdes yang berhasil dibuat oleh BPD Desa Sumbersari dalam periode 2014-2019 adalah sebanyak 3 Perdes. Selain itu juga terkait kekuasaan eksekutif yang dimiliki oleh pemerintah Desa Sumbersari dalam hal ini yaitu Kepala Desa Sumbersari sebagai partner BPD dalam menajalankan roda pemerintahan Desa Sumbersari. Serta kekuasaan yudikatif yang miliki oleh aparat penegak hukum.Lembaga yudikatif disini berbeda dengan Desa Adat yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat tersebut. Sehingga Desa pada umumnya berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah hanya mengelola kepentingan setempat, bukan urusan atau kewenangan pemerintahan. Kemudian kendala-kendala yang dihadapi oleh BPD Desa Sumbersari dalam menjalankan wewenang dan tugasnya dalam sistem pemerintahan Desa, baik itu kendala internal maupun kendala eksternal. Kendala-kendala tersebut menghambat optimalisasi kinerja BPD dalam menjalankan wewenang dan tugasnya sebagai lembaga legislatif dalam pemerintah Desa. Simpulan penelitian dan pembahasan ini adalah dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya, BPD Desa Sumbersari menghadapi beberapa kendala. Kendala-kendala yang dihadapi BPD tersebut diantaranya yaitu terdiri dari kendala internal maupun kendala eksternal. Perlu dilakukannya revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pati No.8 Tahun 2014 tentang BPD karena dalam beberapa pasal dianggap sudah tidak lagi relevan dengan kondisi dan kemajuan teknologi sekarang ini. Agar tercipta optimalisasi dan sinergitas yang kuat antara pemerintah Desa Sumbersari dengan BPD Desa Sumbersari. Serta meningkatkan proses demokratisasi pada masyarakat Desa Sumbersari.

Actions (login required)

View Item