Lutfi Afifudin , 8111412277 (2019) PENGGUNAAN UPAYA PAKSA DENGAN SENJATA API OLEH DENSUS 88 ANTI TEROR DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME (STUDI SUBBID STRIKKING FORCE DENSUS 88 AT MABES POLRI). Under Graduates thesis, UNNES.

Preview

PDF (PENGGUNAAN UPAYA PAKSA DENGAN SENJATA API OLEH DENSUS 88 ANTI TEROR DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME (STUDI SUBBID STRIKKING FORCE DENSUS 88 AT MABES POLRI) ) - Published Version Download (906kB) | Preview

Abstract

Pelaksanaan upaya paksa dengan senjata api yang dilakukan oleh Densus 88 AT dalam mengungkap tindak pidana terorisme menjadi kunci dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia, karena setiap terduga/tersangka terorisme memiliki hak-hak manusia yang telah diatur negara. Walaupun dalam pelaksanaan oleh Densus 88 AT masih jauh dari sempurna dalam menjalankan peraturan yang mengatur hal ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Standar Operasional Prosedur penggunaan senjata api yang dilakukan Densus 88 AT dalam mengungkap tindak pidana terorisme peraturan yang berlaku dan bagaimanakah strategi Densus 88 AT untuk memiliki kecakapan melakukan pemberantasan terorisme di Indonesia tidak dengan menimbulkan pelanggaran terhadap HAM. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normative dan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, kepustakaan, dan dokumen. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SOP penggunaan senjata api masih menggunakan peraturan dari Peraturan Kapolri No 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian yang diselaraskan dengan Peraturan Kapolri No 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme dan beberapa ketentuan di KUHP & KUHAP serta menggunakan perkap-perkap tentang senjata api dan ditambah dengan hasil latihan dengan Tim Anti Teror di dunia yang didasarkan pada ketentuan khusus (special provisions) dari “Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials”. Dalam hal perekrutan anggota Densus 88 AT sebagian besar masih menggunakan beberapa Peraturan Kapolri umum. Namun dari pihak Densus 88 AT sendiri sudah mempunyai kriteria yaitu untuk merekrut lulusan terbaik dari setiap lembaga pendidikan Polri yang ada. Khusus untuk Subbid SF (Strikking Force), para calon anggota harus berasal dari Detasemen Gegana Korps Brimob Polri ditambah sudah mendapat kemahiran/brivet Wanteror dan Jihandak . Ketentuan standar perilaku tindakan kepolisian mulai dari tahap penyidikan sampai penyitaan telah mengatur secara teknis perilaku yang wajib dan dilarang untuk dilakukan. Implementasi dari standar perilaku tersebut yang harus terus didorong agar dalam proses penyidikan, penangkapan, pemeriksaan dan lain-lain yang selama ini rentan dengan pelanggaran HAM dapat dihindari

Actions (login required)

View Item