NUGROHO AJI SYAPUTRO , 8111412261 (2019) PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DEMAK DALAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR EKONOMI DAN SOSIAL BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL. Under Graduates thesis, UNNES.

Preview

PDF (PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DEMAK DALAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR EKONOMI DAN SOSIAL BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ) - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah, karena lembaga inilah yang bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Selain itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan merupakan organisasi perangkat daerah, dan keberadaannya sebagai unsur penunjang pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai badan perencana, koordinasi dalam proses perencanaan pembangunan di daerah, baik dengan instansi vertikal, dinas daerah, kecamatan, dan badan – badan pemerintahan lainnya sangat penting dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien.Penelitian ingin menjawab bagaimana peran dan strategi Bappeda dalam menysun RKPD. Tujuan dari penelitian ini guna mendeskripsikan implementasi penyusunan RKPD 2016 - 2025 di Kab Demak berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.Peneliti melakukan fokus implementasi menggunakan teori George Edward III. Kebijakan berjalan baik implementasinya dapat dikaji pada 4 (empat) hal fokusnya yakni Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur birokrasi.Penelitian ini berjenis yuridis-soiologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer dalam penelitian ini terdiri dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara pada Kepala Bappeda Kab. Demak. Sedangkan data sekunder dihasilkan dari kajian kepustakaan. Penulis melakukan validitas data menggunakan metode triangulasi dengan membandingkan hasil pengamatan, dengan wawancara dan dokumen yang ada.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan Proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan merupakan salah satu bagian tahapan yang dapat dilihat dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang),Koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan infrastruktur sosial ekonomi mengacu kepada UndangUndang Nomor.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang merupakan keragka acuan bagi pemerintah dalam penyusunan perencanaan pembangunan.Faktor atau kendala dalam menetapkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional :(1) komunikasi secara aktif koordinasi antarpelaku pembangunan (2) harus menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah (3) kurangnya partisipasi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,penganggaran, pelaksanaan,dan pengawas;(4) partisipasi masyarakat kurang optimal dan(5) penggunaan sumber daya tidsak efisien,efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.sesuai ketentuan Undang-Undang No 25 Tahun 2004.

Actions (login required)

View Item