Fitria Anggraini , 8111412036 (2019) PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) (Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018). Under Graduates thesis, UNNES.

Preview

PDF (PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) (Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018) ) - Published Version Download (889kB) | Preview

Abstract

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, semua pelayanan perizinan berusaha menjadi terintegrasi melalui satu sistem Perizinan Berusaha Secara Elektronik Online Single Submission (OSS). Penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha serta permasalahan yang dihadapi ketika pelaksanaan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di DPMPTSP Kabupaten Kudus. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif welfare state Indonesia merupakan cita-cita pendiri bangsa yang ditegaskan dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kemudian dirinci dalam pasal-pasal beserta penjelasannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, penelitian ini berokasi di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus. Sumber data diperoleh melalui observasi, studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara yang melibatkan informan dari instansi DPMPTSP Kabupaten Kudus. Objektifitas dan keabsahan data dilakukan dengan teknik triagulasi sumber. Analisis data menggunakan model Miles dan Hubberman yang diawali dengan kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta pengujian kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Online Single Submission yang diterapkan di DPMPTSP Kabupaten Kudus adalah upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama dibidang perizinan berusaha. Tujuan dari penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yaitu untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik dapat terwujud. Saran yang dapat penulis sampaikan yaitu: 1) Adanya upaya peningkatan pelaksanaan Sistem Online Single Submission guna meningkatkan kualitas manajemen pelayanan yang lebih baik; 2) Meningkatkan komunikasi terhadap masyarakat yang belum mengerti akan adanya Sistem Online Single Submission dengan cara sosialisasi, sehingga dapat memberikan mutu pelayanan yang baik.

Actions (login required)

View Item