NUR IMAN , 8111412017 (2019) KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA HONORER KATEGORI II DI KABUPATEN BREBES SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA. Under Graduates thesis, UNNES.

Preview

PDF (KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA HONORER KATEGORI II DI KABUPATEN BREBES SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA) - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Penerapan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mempengaruhi keduduka dan perlindungan hukum tenaga honorer k-ii, sebab istilah tenaga honorer dalam Undang-undang itu tidak dibahas. Dalam undang-undang itu yang termasuk dalam Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjiang Kontrak. Kedudukan dan perlindungan hukum tenaga honorer k-ii adalah hal yang penting bagi nasib tenaga honorer. Kedudukan hukum merupakan status penting bagi subjek hukum, mengingat implikasi dari kedudukan adalah hak dan kewajiban bagi subjek hukum. Sedangkan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan dasar. Mengurai permasalahan tenaga honorer k-ii dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis-sosiologis. Dimana pendekatan kualitatif dilakukan dengan turun langsung kelapangan, sedangkan penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum yg terdiri dari identifikasi hulum dan efektifitasnya. Untuk hal itu,dilakukan pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dokumentasidan studi kepustakaan. Tenaga honorer merupakan pegawai tidak tetap yang diangkat oleh pejabat pembina berwenang berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Tahun 2005 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tentang Pengangkatan Tenang Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang dalam perjalan waktu, peraturan pemerintah itu mengalami perubahan selama dua kali. Perubahan pertama dilakukan pada tahun 2007 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007, lalu tahun 2012 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012. Pada Peraaturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2012 Tenaga Honorer dibedakan menjadi Tenaga Honorer K-I dan Tenaga Honorer K-II. Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara membuat tenaga honorer-ii yang mempunyai fungsi jabatan fungsional berkesempatan menjadi PPPK. hal itu tidak disambut baik oleh tenaga honorer k-ii. Tenaga honorer mempunyai perlindungan hukum berupa jainan kesehatan, jaminan kecelakaan, dan kematian. Sedangkan perbedaan dengan PPPK terdapat pada Jamian bantuan hukum yang dimiliki PPPK. Namun realisasi tentang perlindungan hukum bagi tenaga honorer belum terwujud. Tenaga honorer K-II yang mempunyai jabatan fungsional mempunyai kesempatan menjadi PPPK. sedangkan untuk Tenaga honorer mempunyai perlindungan hukum berupa jainan kesehatan, jaminan kecelakaan, dan kematian. Sedangkan perbedaan dengan PPPK terdapat pada Jamian bantuan hukum yang dimiliki PPPK. Namun realisasi tentang perlindungan hukum bagi tenaga honorer belum terwujud. Untuk itu sebagai wujud dari pemerintahan yang baik, hendaknya pemerintah memegang teguh asas akuntable terhadap Perlindungan hukum yang suda diundangkan, hal itu juga sebagai wujud dari kepastian hukum.

Actions (login required)

View Item