Imam Ady Sukrisna , 3312412032 (2019) IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI KOTA SALATIGA. Under Graduates thesis, UNNES.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air bertujuan untuk memelihara ketersediaan air pada sumber-sumber air agar memenuhi kriteria mutu air menurut peruntukkannya secara berkelanjutan. Dalam upaya pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 di Kota Salatiga dihadapkan berbagai permasalahan, seperti dalam pemberian izin pembuangan limbah, sosialisasi Peraturan pemerintah belum berjalan optimal, masih banyak pihak yang melanggar peraturan pemerintah. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, dengan lokus penelitian di kota Salatiga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peraturan pemerintah ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Sumber data berasal dari Kepala UPT TPA dan Kebersihan Kota Salatiga, Kasi Pengamanan, Pengendalian & Pengembangan Kapasitas Lingkungan Kota Salatiga, Lurah Kalicacing, dan Warga sekitar sungai Kali cacing. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif atau triangulasi sumber melalui 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data, 4) penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian proses penerapan peraturan pemerintah tersebut sudah berjalan namun belum maksimal. Hal ini didapat karena adanya beberapa masalah lingkungan yang dilaporkan ke dinas lingkungan hidup. Kurangnya komunikasi antar pihak dinas terkait dengan warga Kelurahan Kalicacing dan belum adanya sanksi tegas dari peraturan pemerintah membuat pencemaran terus berlangsung.Faktor yang mempengaruhi 1 ) tidak tercapainya kualitas air, (2) sikap pelaksana yang kurang tegas atau tidak memberikan sanksi kepada pihak yang mencemari lingkungan sungai, dan (3) kesadaran hukum para warga bantaran sungai. Saran penelitian yaitu memberikan teguran surat resmi kepada pelaku usaha yang belum mempunyai IPAL , dengan adanya IPAL dampak pencemartan terhadap lingkungan dengan limbah usaha akan menurun dan mengadakan penyulusan sosialisasi intens terhadap masyarakat tentang dampak pembuangan limbah di sembarang tempat, karena masih banyak masyarakat yang mebuang limbah ke sungai.

Actions (login required)

View Item