Ilham Said Maulidina, 3312413043 (2017) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DI DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (2MB) | Preview

Abstract

Korupsi memiliki dampak yang sangat besar terhadap kerugian negara dari berbagai macam sektor yang ada. Korupsi yang kerap dilakukan pejabat pemerintahan hanya untuk kepentingan tertentu. Dampak yang ditimbulkan bisa menyebar luas di masyarakat. Merupakan tindakan yang tidak bermoral dan tidak terpuji. Bahkan di Indonesia mengenai pemberantasan korupsi sudah gencar dilakukan, dengan keluarnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang antara lain berisu instruksi kepada para Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Para Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Para Gubernur, serta para Bupati dan Walikota untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi. Maka dengan begitu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan pula suatu visi Pemerintahan yaitu menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari dan sesuai dengan slogannya mboten korupsi, mboten ngapusi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan. Merupakan suatu perhatian pemerintah dalam menegakkan pelayanan pemerintah yang bebas dari korupsi dengan anti korupsi untuk seluruh jajaran SKPD menegakkan anti korupsi di lingkungan kerjanya. Salah satunya tujuan dari penelitian ini yang menjadi perhatian ialah Dinas Kesehtan Provinsi Jawa Tengah. Untuk mengetahui kebijakan anti korupsi yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan visi pemerintah provinsi mboten korupsi, mboten ngapusi. Lalu, mengartikan implementasi kebijakan anti korupsi di Dinas Kesehatan dalam perspektif teori implementasi kebijakan dari Edward. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang menjadi sumber data primer dengan metode wawancara. Data kemudian diperiksa dengan membandingkan dan ditarik sebuah kesimpulan, dalam bentuk deskripsi. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa kebijakan yang ada lalu diimplementasi dalam bentuk suatu kegiatan dan program anti korupsi di Dinas Kesehatan. Ada suatu perubahan yang terjadi setelah kegiatan dan program selesai, kinerja pegawai menjadi cenderung lebih membaik. Memberikan penghargaan (reward) karena komitmen tidak hanya berupa kepatuhan dalam menjalankan tugas, tapi harus diikuti dengan komitmen untuk mengapresiasi pegawai, diikuti dengan adanya tolak ukur yang jelas atau suatu indikator penilaian dalam membuktikan kinerja pegawai.

Actions (login required)

View Item