Catur Teguh Pristyanto, 3312412037 (2017) PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2015 DI DESA DAGAN KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 112 TAHUN 2014. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (284kB) | Preview

Abstract

Kepala Desa merupakan figur pemimpin desa yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, membina kehidupan masyarakat desa memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa. Oleh karena itu dalam memilih calon Kepala Desa harus selektif dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pilkades berdasarkan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa Dagan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisis interaktif. Lokasi penelitian berada di Desa Dagan Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga. Fokus penelitian berpusat pada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Dagan dari tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan. Sumber data penelitian ini adalah Ketua BPD, Ketua Panlak Pilkades, anggota Panlak, saksi calon Kepala Desa, dan masyarakat. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan Triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif yang mencakupi aktivitas deduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada tahap awal proses persiapan pemilihan Kepala Desa Dagan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, tahap pencalonan dari tahap seleksi calon Kepala Desa sampai dengan seleksi administrasi sesuai Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 hanya pada proses kampanye yang belum sesuai peraturan masih terjadi pelanggaran. Pada proses pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara berjalan sesuai Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, pada tahapan penetapan Kepala Desa sudah sesuai Permendagri Nomor 112 Tahun 2014. Adanya pelanggaran dalam kampanye yang meliputi pemasangan tanda gambar yang dipasang sebelum waktu yang ditentukan dan pembagian uang oleh calon Kepala Desa melalui Tim Sukses kepada masyarakat. Untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Dagan periode selanjutnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa diharapkan lebih transparan dan tegas terutama terhadap penindakan kampanye yang tidak diperbolehkan dalam peraturan. Panitia harus bersikap netral terhadap penindakan semua pelanggaran yang terjadi pada proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Ketegasan dan transparansi dari panitia pemilihan Kepala Desa dibutuhkan untuk menjaga keutuhan demokrasi pada pemilihan Kepala Desa. Dalam hal tertib administrasi panitia pemilihan kepala harus ditingkatkan kembali.

Actions (login required)

View Item