Satria Dwi Astuti , 3312412023 (2017) PENGELOLAAN BANTUAN DANA PERIMBANGAN DESA (Studi Kasus di Desa Tapen Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (461kB) | Preview

Abstract

Pengelolaan keuangan desa, harus berdasarkan keterbukaan kepada masyarakat terutama dalam perencanaan yang baik, pelaksanaan yang nyata berdasarkan perencanaan, penatausahaan yang sesuai dengan pelaksanaan, laporan berdasarkan pengeluaran atau pencatatan, tanggungjawab berdasarkan hasil laporan. Berdasarakan hasil observasi, selama ini pengelolaan bantuan dana perimbangan desa di Desa Tapen Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara belum sepenuhnya masyarakat mengetahui tentang pengelolaan bantuan dana perimbangan desa. Pemerintah desa seharusnya lebih terbuka terhadap masyarakat mengenai pengelolaan bantuan dana perimbangan desa. Dari latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan yaitu (1) Program-program apa saja yang dibiayai dengan bantuan dana perimbangan desa (2) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan bantuan dana perimbangan desa dan (3) Bagaimana pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana perimbangan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.Uji validitas data dengan menggunakan metode triangulasi sumber.Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif dengan langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa program desa yang disepakati antara lain: pembangunan saluran irigasi, pembangunan talud, pembangunan drainase, program pembinaan masyarakat desa, program pemberdayaan masyarakat desa. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan bantuan dana perimbangan desa di desa Tapen dilihat dari perencanaan yang melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat ikut disertakan dalam perencanaan, dengan diberikannnya wewenang kepada masyarakat untuk memberikan ide/pikiran untuk menentukan pembangunan. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan masyarakat tidak ikut berpartisipasi karena dalam pelaksanaan sudah dilaksanakan oleh tukang. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi program, pemerintah desa menyampaikan hasil dari pembangunan atau kegiatan yang telah dilaksanakan tetapi kadang pemerintah tidak menyampaikan secara jelas mengenai dana yang digunakan dalam kegiaatan yang telah dilaksanakan. Mekanisme pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana perimbangan desa secara struktural dari Kepala Desa kepada Camat kemudian oleh Camat diteruskan kepada Bupati. Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana perimbangan desa juga disampaikan atau dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. vii Saran, (1) Bagi pihak aparatur desa untuk lebih meningkatkan sosialisasi baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sehingga pembangunan akan maksimal dan juga agar masyarakat tahu tentang peran mereka seperti apa dalam Bantuan Dana Perimbangan Desa. Diharapkan pada tahun berikutnya pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa agar masyarakat merasa dirinya juga sangat dibutuhkan dalam meningkatkan pembangunan desa. (2) Sosialisasi dilakukan sesering mungkin kepada masyarakat agar lebih mengetahui tentang pembangunan yang dibangun oleh pemerintah desa, agar masyarakat dan pemerintah desa selalu ikut berperan dalam setiap kegiatan. (3) Pemerintah Desa harus lebih terbuka kepada masyarakat mengenai penggunaan Bantuan Dana Perimbangan Desa.

Actions (login required)

View Item