Muchamad Agus Maksum , 8111413247 (2017) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK HELM YANG TIDAK BER-SNI DI KOTA SEMARANG. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Pengawasan, Tanggung Jawab Helm merupakan bagian dari perlengkapan kendaraan bermotor roda dua berbentuk topi pelindung kepala yang berfungsi melindungi kepala pemakainya apabila terjadi benturan. Helm sendiri oleh pemerintah Indonesia sudah diatur Standarnya melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) melalui beberapa peraturan-peraturan yang dikeluarkan melalui Menteri Perindustrian. Salah satu diantanranya adalah Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 79/M-IND/PER/9/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua. SNI Helm adalah hal yang sangat vital untuk keamanan, keselamatan penggunaannya oleh konsumen. Pemerintah sangat menjaga standarisasi tersebut agar konsumen tidak dirugikan haknya dan pelaku usaha tetap menjalankan kewajibannya sesuai undang-undang yang berlaku yaitu UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai (1) Perlindungan hukum konsumen helm yang tidak Berstandar Nasional Indonesia dan (2) Tanggung jawab produk dari dijualnya helm tidak ber-SNI oleh Pelaku usaha. Tujuannya untuk mengetahui apakah semua permasalahan tersebut dapat diatasi dengan baik. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum Kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian dilakukan di DInas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan : 1) Pelaku usaha tidak memberikan perlindungan hukum berupa penjualan produk helm yang tidak Standar Nasional Indonesia dengan ketentuan tanda Standar Nasional Indonesia cetak timbul (emboos) dan tanda kepemilikan SPPT-SNI. 2) Tanggung jawab produk berupa penarikan barang tidak berjalan baik, karena dilapangan masih banyak produk helm tidak Berstandar Nasional Indonesia dijual. Kesimpulan yang di dapat adalah bahwa : 1) Upaya perlindungan hukum ini dalam prakteknya belum berjalan baik dikarenakan masih banyak produk helm tidak Standar Nasional Indonesia dijual bebas di pasar oleh pelaku usaha. 2) Dalam praktiknya, Pelaku usaha tidak memberikan tanggung jawab produk berupa penarikan barang dari peredaran dan juga pemusnahan barang tersebut. Hal ini terbukti masih banyaknya produk helm tidak berstandar nasional Indonesia masih banyak beredar di pasaran. Saran yang penulis berikan yaitu : 1) Meningkatkan proses pelaksanaan perlindungan hukum berupa pengawasan dan pembinaan. 2) Meningkatkan kompetensi dan pembaharuan peraturan yang berlaku kepada para petugas PPNS-PK untuk mengedukasi pentingnya SNI Wajib pada Helm.

Actions (login required)

View Item