Rudi Maulana , 8111413215 (2017) EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 8 TAHUN 2016). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen kependudukan. Dengan dikeluarkannya perda perubahan yaitu Perda Kab. Blora No. 8 Tahun 2016 berimbas pada perubahan beberapa ketentuan yang mengatur dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Berdasarkan hal itu tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui: (1) Implementasi Perda Kab. Blora Nomor 8 Tahun 2016; (2) Efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan Perspektif Perda. Kab. Blora No. 8 Tahun 2016. Tinjauan kepustakaan dalam penelitian ini terdiri dari penelitian terdahulu teori implementasi; teori efektivitas; Konsep Administrasi Kependudukan;konsep pemerintahan daerah; teori Lawrence M. Friedman; teori pelayanan publik. Pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Menggunakan sumber data primer, data sekunder, sumber data tersier dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik validitas data menggunakan triangulasi data berupa triangulasi sumber. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa (1) Implementasi Perda Kab. Blora No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Perda. Kab. Blora No. 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yaitu meliputi: a) Komunikasi: penyampaian informasi kepada masyarakat sudah berjalan baik tapi belum optimal; b) Sumber daya: jumlah staf yang ada masih kurang, fasilitas yang ada sudah cukup memadai; c) Disposisi: aparatur atau pegawai sangat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya; d) Struktur Birokrasi: struktur organisasi Dindukcapil tidak terlalu kompleks dan rumit (2) Efektivitas penyelenggaran administrasi kependudukan perspektif Perda Kab. Blora No. 8 Tahun 2016 terlaksana lebih efektif. Hal tersebut maka dapat dilihat sebagai berikut: a) Pada pelaksanaan pembuatan KTP-el berjalan lebih efektif yaitu memudahkan masyarakat dalam mekanisme pengurusannya; b) pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA) belum berjalan optimal; c) pelaksanaan administrasi kependudukan yang tidak dipungut biaya sudah ada kesesuaian antara pelaksanaan dengan aturannya; d) Pelaksanaan penerapan sanksi administratif dan ketentuan pidana belum terlaksana optimal.

Actions (login required)

View Item