Johannes Egarahadianto Kalembang , 8111413211 (2017) KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MEMPERKUAT HAK BERDAULAT ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DI KEPULAUAN NATUNA. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Klaim nine dash line RRC atas Laut China Selatan yang beririsan dengan wilayah kedaulatan NKRI yakni Zona Ekonomi Eksklusif di laut utara Kepulauan Natuna menimbulkan suatu problematika diantara kedua Negara. Tindakan kontrol yang efektif atas wilayah kedaulatan tersebut sangat diperlukan bagi Indonesia dalam menjaga kesatuan dan keutuhan wilayah NKRI, oleh karena itu diperlukan adanya suatu kebijakan guna mempertahankan wilayah kedaulatan Negara. Sehingga yang menjadi topik permasalahan disini adalah kepentingan hukum Indonesia di Laut Natuna Utara serta kebijakan Indonesia dalam memperkuat hak berdaulat zona ekonomi eksklusif Kepulauan Natuna Penelitian ini bertujuan utuk perkembangan hukum nasional Indonesiaguna dapat dicapainya kebijakan yang perlu dilakukan Indonesia dalam memperkuat kedaulatan zona ekonomi eksklusif di Kepulauan Natuna. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik kajian pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan hukum Indonesia di Laut Utara Natuna adalah pada ZEE dan, landas kontinennya. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menyikapi dan mengambil tindakan untuk memperkuat hal berdaulat Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Utara Natuna adalah dengan dilakukan dengan instrumen internasional, instrumen bilateral, Perundangundangan Nasional, dan dengan pendekatan teknis berupa penggunaan A Manual on Technical Aspec of UNCLOS 1982 (TALOS)serta A Manual Technical Aspect of the UNCLOS-M51. Simpulan bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia perlu dukungan dan kerjasama dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, Kementerian Luar Negeri, instansi-instansi terkait, tim perunding, serta seluruh warga negara Indonesia. Saran yang diberikan peneliti bahwa Pemerintah Indonesia perlu menentukan sikap yang tegas dengan membuat kebijakan nasional sebagai pedoman bagi para pejabat pemerintah dalam menentukan tindakan pada masing-masing kementerian dan lembaga.

Actions (login required)

View Item