RANUM BUDIYANTO PANJALU , 8111413206 (2017) MODEL PENYEDIAAN DAN DISTRIBUSI KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) BAGI PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN (PBI-JK) BERDASARKAN UU NO. 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (Studi di Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Setiap negara wajib memberikan jaminan sosial bagi warga negaranya termasuk di dalamnya jaminan kesehatan, secara Yuridis pelaksanaan jaminan kesehatan tertuang dalam Perpres UU No. 40 Tahun 2004 tentang sisem jaminan sosial nasional, menyebutkan secara khusus pada pasal 6 bahwa kepesertaan jaminan kesehatan bersifat wajib dan Pasal 27 kaitannya dengan koordinasi kemanfaatan. Dalam skripsi ini yang dibahas oleh peneliti adalah Model Penyediaan dan Distribusi KIS untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui Model Penyediaan Dan Distribusi KIS bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Di Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan dan (2) mendeskripsikan faktor-faktor Penyediaan Dan Distribusi KIS bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Di Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang akan bertumpu pada data primer dan data sekunder. Sumber data penelitian ini (a) wawancara dengan petugas di Dinas-Dinas terkait di wilayah Kabupaten Grobogan dan di Kecamatan Kedungjati. (b) studi kepustakaan dari buku-buku dan artikel-artikel ilmiah mengenai hukum kesehatan. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Model Penyediaan Dan Distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Studi Di Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah) adalah Model Penyediaan dan Distribusi KIS bagi Penerima PBIJK mengunakan peraturan pemerintah dan peraturan kementrian terkait, dalam distribusinya ke daerah, BPJS Kesehatan berkerjasama dengan pihak ke-III. Faktor yang mempengaruhi model penyediaan dan distribusi KIS di Kecamatan Kedungjati sudah sesuai dengan kebijakan yang ada namun perlu peningkatan peran dari masyarakat dan kurangnya melibatkan peran pemerintah daerah baik pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan bahkan ujung tombak dari pemerintah yaitu tingkat desa. Saran peneliti mengingat pentingnya pelayanan kesehatan sepatutnya pemerintah banyak melibatkan peran pemerintah daerah dan memperbaiki model penyediaan dan distribusi KIS untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) dengan memperbaiki regulasi dan proses dalam pendataan penerima Jaminan Kesehatan.

Actions (login required)

View Item