SHANITA NURAINI THAQWIM , 8111413203 (2017) PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA PELAUT PERIKANAN DI KAPAL ASING OLEH BP3TKI PROVINSI JAWA TENGAH, PERSPEKTIF: PERKA BNP2TKI NO.PER.03/KA/I/2013. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Penempatan TKI Pelaut Perikanan di luar negeri adalah bagian dari menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan. PERKA BNP2TKI NO.PER 03/KA/I/2013 mengatur penempatan dan perlindungan TKI Pelaut Perikanan agar dapat berjalan sesuai prosedur, meningat belum ada aturan Kementerian Tenaga Kerja atau ratifikasi Konvensi ILO. Penelitian ini bertujuan untuk: Menggambarkan implementasi PERKA NO.PER.03/KA/I/2013 tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI Pelaut Perikanan Di Kapal Berbendera Asing oleh BP3TKI Provinsi Jawa Tengah; Menggambarkan peran BP3TKI Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan kesejahteraan TKI Pelaut Perikanan.Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis, dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dari wawancara dan studi dokumentasi, tinjauan pustaka dengan analisis data: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian bahwa: BP3TKI Provinsi Jawa Tengah melaksanakan penempatan dan perlindungan TKI Pelaut Perikanan dalam tiga fase: Pra Penempatan, Penempatan, Pasca Penempatan; PERKA NO.PER.03/KA/I/2013 sebagai landasan perlindungan hukum bagi TKI terhadap aktivitas di laut bertentangan dengan peraturan lain, Belum mengatasi masalah penempatan dan perlindungan TKI Pelaut Perikanan; Peran BP3TKI untuk meningkatkan Kesejahteraan TKI Pelaut Perikanan sebatas memberi asuransi kepada TKI Pelaut Perikanan yang berangkat, Tidak ada program kesejahteraan untuk keluarga TKI Pelaut Perikanan. Simpulan: Mekanisme penempatan dan perlindungan TKI Pelaut Perikanan BP3TKI Provinsi Jawa Tengah di kapal berbendera asing tidak memiliki aturan hukum yang jelas dan bertumbukan antar instansi; (2) Peran BP3TKI Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan kesejahteran TKI Pelaut Perikanan masih sangat sedikit, semua keputusan lebih banyak diserahkan ke pusat. Dalam hal terjadi kasus penyelesaian melalui mediasi satu kasus satu penyelesaian dan belum membentuk system tersendiri.Kesejahteraan TKI Pelaut Perikanan dapat tercapai jika terbenuk komunikasi dan pengawasan antar instansi pemerintah, non pemerintah dan TKI Pelaut Perikanan.

Actions (login required)

View Item