ARIEF RIZAL , 8111413160 (2017) EKSISTENSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM SISTEM HUKUM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (2MB) | Preview

Abstract

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 merupakan lembaga penyelenggara pemilu dalam hal pengawasan pemilu. Bawaslu ini bersifat independen dan tetap, serta dikuatkan lagi oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 sebagai lembaga mandiri yang setara dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa eksistensi Bawaslu dalam sistem hukum Pemilihan Umum di Indonesia, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Bawaslu dalam sistem hukum Pemilihan Umum di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode studi pustaka, studi dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian ini menemukan bahwa lembaga Bawaslu dari masa ke masa selalu dikuatkan dengan Undang-Undang baru, dengan merubah kedudukan serta menambah kewenangannya. Namun, lembaga ini masih saja mengalami berbagai hambatan dalam melaksanakan kewenangannya dalam sistem hukum pemilihan umum pada saat ini. Saran yang diperlukan untuk pemerintah dan DPR yaitu mengamandemen sistem hukum pemilu dengan menambah waktu yang diberikan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa perlu ditambah, Bawaslu bertransformasi menjadi lembaga peradilan pemilu yang mempunyai putusan yang final dan mengikat, serta jumlah personil dan sumber daya manusia di Bawaslu perlu ditambah.

Actions (login required)

View Item