FITRI DWI MARSELA , 8111413158 (2017) KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENAFSIRAN HAKIM KONSTITUSI TERKAIT ASAS NEMO IUDEX IN CAUSA SUA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1-2/PUU-XII/2014. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Putusan Perkara Nomor 1-2/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, dilatarbelakangi dari kasus penangkapan Akil Mochtar sehingga Presiden mengeluarkan Perppu dimana ada perubahan mengenai syarat calon Hakim Konstitusi dan Panel Ahli.Putusan ini merupakan putusan yang tidak biasa, dimana Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang yang mengatur dirinya sendiri. Putusan ini melanggar asas nemo iudex in causa sua yaitu seorang hakim memiliki kewajiban mengundurkan diri apabila menangani perkara yang menyangkut dirinya..Oleh sebab itu diperlukan penelitian tentang argumentasi dan penafsiran hakim terkait asas nemo iudex incausa dalam putusan ini.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif. Teknik pengambilan data diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi.Tahapan analisis data yaitu pengumpulan data,reduksi data, penyajian data dan pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Diperlukan pengawasan oleh masyarakat dalam pengujian undang-undang yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi 2) Diperlukan penjelasan tentang kondisikondisi yang memungkinkan untuk mengenyampingkan asas nemo iudex in causa sua. Simpulan dari penelitian ini adalah perlu kejernihan dalam memahami prokontra kewenangan Mahkamah Konstitusi, benturan asas dapat diselesaikan dengan pemahaman filosofi tujuan hukum, hal ini bertujuan agar tegaknya konstitusi sekaligus bagi Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan konstitusional yang diajukan kepadanya dan melindungi hak konstitusional warga negara yang dilanggar oleh undang- undang. Hakim Mahkamah Konstitusi harus memegang teguh prinsip kehati-hatian dan pertanggungjawaban. Selain itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi dibatasi oleh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, artinya Mahkamah Konstitusi tidak boleh membuat putusan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, jika bertentangan maka putusan tersebut batal demi hukum.

Actions (login required)

View Item