MUHAMMAD FATIHUL BIRRI , 8111413101 (2017) MODEL OPTIMALISASI KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi di Desa Butuh Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Penerbitan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi dasar Otonomi Desa. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa(BPD)Perspektif Undang- undang No 6 Tahun 2014 merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berfungsi sebagai mengayomi adat isitiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Model Optimalisasi Kinerja perlu diwujudkan karena pentingnya dalam menjalankan roda pemerintahaan Desa serta para perangkat Desa Butuh yang membantu Kinerja BPD Desa Butuh Kajian dan Teori yang digunakan teori negara kesatuan, teori sistem hukum, teori otonomi daerah, konsep pemerintahan desa dan model optimalisasi kinerja BPD perspektif undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa. Pendekatan Kualitatif, jenis penelitian yuridis-sosiologis , fokus penelitian model optimalisasi kinerja BPD dalam pemerintahan desa, lokasi penelitian di Desa Butuh Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo, sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan dan data wawancara, observasi dan dokumentasi, validitas data dengan triagulasi dan teknik analisis data. Hasil Menunjukkan bahwa Profil Pemerintahan Desa Butuh Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo dalam Kinerja BPD dalam Pemerintahan Desa perskpektif Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yang terdiri dari 2 indikator yaitu koordinasi dan komunikasi yang dilakukan antar Kepala Desa dan BPD dalam hubungan kinerja. Model Optimalisasi tentang kendala BPD Desa Butuh yang dihadapi pemerintah Desa Butuh dalam Kinerja. Simpulan penelitian dan pembahasan ini adalah Model Optimalisasi kinerja BPD dalam pemerintahan desa cukup baik. Kendala-kendala kinerja BPD dalam melakukan pemerintahaan desa yaitu terdiri dari kendala internal maupun eksternal. Model kinerja BPD dalam Pemerintahan Desa dengan Model berbasis EGoverment. Saran yang dapat diberikan adalah perlu dilakukan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan Perguruan Tinggi, khususnya Fakultas Hukum untuk memberikan pembekalan legal drafting kepada BPD, perlu alokasi dana yang memadai bagi operasional kegiatan BPD, Pemerintah perlu mempertimbangkan adanya imabalan, yaitu berupa tunjangan kepada BPD.

Actions (login required)

View Item