Lita Agusetiani Baety , 8111413042 (2017) DAMPAK HUKUM PERLUASAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENYALAHGUNAAN WEWENANG BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Perluasan kompetensi PTUN, khususnya kompetensi absolut mengalami perluasan pasca lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penambahan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut berkaitan dengan pengujian ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Hukum Publik (Pasal 21 UU No 30 Tahun 2014). Penelitian ini mengkaji perluasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa Penyalahgunaan wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 beserta dampak hukumnya. Penelitian ini adalah jenis penelitian doktrinal dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian itu yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan dan metode wawancara. Hasil penelitian ini yaitu adanya perluasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian sengketa Penyalahgunaan wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 berupa kewenangan mengadili ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dan dampak hukum dari perluasan tersebut adanya dua lembaga peradilan yang mengatur penyelesaian penyalahgunaan wewenang, adanya dualisme peraturan perundangundangan yang mengatur penyalahgunaan wewenang yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dampak negatif dari perluasan ini dapat dijadikan tempat berlindung pejabat pemerintahan, dan berdampak positif pejabat pemerintahan tidak dikriminalisasi.

Actions (login required)

View Item