Rizalul Bachtiar , 8111413039 (2017) PELAKSANAAN KEBIJAKAN TENTANG PENATAAN TOKO MODERN DENGAN PASAR TRADISIONAL DI KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Pendirian pasar modern di Kota Semarang menimbulkan dampak terhadap pasar tradisional. . Akan tetapi tidak semua dari bangunan-bangunan toko modern tersebut memperhatikan zonasi atau jarak. Hal inilah yang menjadi pertanyaan bagaimana pelaksaan regulasi Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini oleh dinas terkait kepada masyarakat umum sehingga ada masyarakat yang belum mengetahui tentang zonasi atau jarak pasar modern dengan pasar tradisional. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis regulasi toko modern serta pelaksanaan pengawasan pendirian toko modern di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Penelitian kualitatif penelitian dapat menguraikan beberapa data yang diperoleh sedangkan untuk penelitian kuantitatif karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan lokasi penelitian di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Sumber data penelitianyaitu sumber data primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan angket. Hasil penelitian ini dalam teori sosial bertepatan dengan munculnya modernitas. Modernitas merupakan suatu era di mana masyarakat mencerminkan karakter modern. Teori sosial bertujuan memberikan interpretasi umum tentang kekuatan-kekuatan sosial yang telah membentuk dunia modern. Implementasi regulasi yang berkaitan dengan zonasi toko modern dengan pasar tradisional di Kota Semarang khusunya di Kecamatan Guungpati tidak sesuai dengan regulasi atau pereturan perundang-undangan yang ada. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Modern dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penataan Toko Modern Minimarket Kota Semarang sebagai regulasi atau aturan yang mengatur tentang zonasi maupun jarak pendirian toko modern tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyaknya pendirian toko modern di Kota Semarang sebelum mempunyai ijin menandkana bahwa Pemerintah Kota Semarang telah lalai dalam mengawasi pendirian toko modern. Selain itu, toko modern yang berdiri tetapi tidak mempunyai ijin menandakana bahwa toko modern tersebut jelas melanggar ketentuan peraturan perundangundangan. Simpulan penelitian ini bahwa regulasi terkait dengan pendirian toko modern khusnya untuk regulasi belum sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Actions (login required)

View Item