Siti Hajar Nur Mu’ Zam-Zam , 8111412161 (2017) STUDI ANALISIS PENETAPAN NOMOR 139/Pdt.P/2015/PN.Kds TENTANG PEMBATALAN AKTA KELAHIRAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (913kB) | Preview

Abstract

Status anak sah menguatkan alasan bahwa anak memiliki hadhanah dengan ayah kandungnya. Salah satu hak seorang anak yaitu mendapatkan akta/bukti kelahiran, karena menyangkut hak identitas diri dan status kewarganegaraan. Hak identitas ini berdasarkan KHA dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Komisi Perlindungan Anak. Penulis membahas permasalahan mengenai kedudukan anak luar kawin pasca pembatalan akta kelahiran dan implikasi yang ditimbulkan berdasarkan penetapan hakim Nomor 139/Pdt.P/2015/PN.Kdsditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Keabsahan data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. PN Kudus mengeluarkan Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2015/PN.Kds dengan amar mengabulkan permohonan pemohon yaitu mencabut/membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4731/TP/2005 a.n. Mohamad Ridwan, dan memberikan ijin kepada Kantor Dispendukcapil Kudus untuk menerbitkan akta kelahiran Mohamad Ridwan menjadi anak dari seorang Ibu. Terdapat pemalsuan identitas dalam pembuatan akta kelahiran yang dilakukan oleh Wagiran sebagai ayah biologis dan Perangkat Desa Kalirejo. Hasil Penelitian dan Pembahasan : (1) Status Mohamad Ridwan ditinjau dari UUP menjadi tidak sah dan ditinjau dari KHI tetap menjadi anak sah, (2) Akibat dari pembatalan akta ini hilangnya status keperdataan atas peristiwa penting yang telah dicatatkan kepada Dispendukcapil, diatur dalam Pasal 72 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ditinjau dari UUP Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2015/PN.Kds merubah akta kelahiran Mohamad Ridwan menjadi anak dari seorang Ibu dan Wagiran tidak mempunyai hak mewarisi, sedangkan ditinjau dari KHI tetap menjadi anak sah, mendapatkan bagian waris yang sama yaitu 1/3, dapat menuntut biaya pemeliharaan kepada kedua orangtuanya, dan Wagiran diperbolehkan memberikan wasiat wajibah.

Actions (login required)

View Item