Hendra Sitio , 8111410135 (2017) PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA CYBERPORN DALAM KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DI INDONESIA. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Latar belakang masalah skripsi ini adalah cyberporn yang semakin marak di Indonesia kejahatan dengan teknologi internet sebagai media dan tempat yang memungkinkan bagi orang perorangan melakukan penyimpangan . Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah: (1)Bagaimana pengaturan cyberporn dalam hukum pidana positif dan (2)Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana dalam menghadapi perkembangan di bidang (cyberporn ). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif penelitian berupa penelitian hukum yang dikaitkan aspek hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta yang terjadi di dalam masyarakat, penelitian ini dalam membahas permasalahan dengan,studi dokumen serta dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana ini memiliki kelemahan dan kekurangan, seperti masalah jurisdiksi, tidak adanya pengaturan secara khusus tentang cyberporn, tidak jelasnya sistem perumusan pertanggungjawaban korporasi dan lain-lain. Adanya kelemahan dan kekurangan dalam kebijakan hukum pidana saat ini menunjukkan perlu adanya suatu kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan cyberporn. Kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang berkaitan dengan penanggulangan cyberporn. dengan memperhatikan karakteristik cyberporn sebagai kejahatan yang berbasis teknologi informasi (terjadi di dunia maya) dan bersifat transnasional, baik pada tahap kriminalisasi, penentuan aspek jurisdiksi, subjek tindak pidana, sistem perumusan tindak pidana, sistem perumusan pertanggungjawaban pidana, sistem perumusan sanksi pidana dan perumusan pedoman pemidanaan.maka dengan demikian sangat di perlukan pengaturan secara khusus terhadap masalah cyberporn dalam formulasi hukum pidana yang akan datang Dalam rangka memaksimalkan upaya penanggulangan dan pencegahan cyberporn diindonesia. Simpulan dari penelitian ini adalah. beberapa kebijakan tersebut tidak dapat bekerja dengan maksimal karena mengandung beberapa kelemahan dan kekurangan pada substansi pengaturannya, diantaranya adalah perumusan melanggar kesusilaan yang bersifat abstrak/multitafsir, jurisdiksi yang bersifat territorial, perumusan beberapa istilah dan pengertiannya yang tidak mencakup aktivitas cyberporn, perumusan tindak pidananya tidak secara eksplisit atau khusus mengatur cyberporn, sistem perumusan sanksi pidana yang tidak tepat, tidak diaturnya pedoman dan aturan pemidanaan, dan tidak adanya harmonisasi substansi tindak pidana dan kebijakan formulasi tindak pidana, baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional.

Actions (login required)

View Item