MARGARETHA SHINTA AMIR, 8111413313 (2017) PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN PEMASANGAN REKLAME YANG MEMPERTIMBANGKAN LINGKUNGAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2015 DI KABUPATEN KENDAL. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Setiap penyelenggaraan reklame, diwajibkan untuk mempunyai izin. Namun pada kenyataannya di Kabupaten Kendal penyelenggara reklame masih belum menaati peraturan daerah terkait penyelenggaraan reklame yang mewajibkan penyelenggara reklame untuk memperoleh izin. Berdasarkan hal tersebut permasalahan yang akan dikaji adalah (1) Bagaimana implementasi ketentuan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kendal? (2) Bagaimana penegakkan hukum perizinan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kendal? Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis, dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer adalah hasil wawancara dengan instansi terkait yaitu Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Badan Keuangan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan Kendal, Kecamatan Kaliwungu, dan pihak penyelenggara reklame. Sedangkan data sekunder adalah hasil studi dokumentasi, dan kepustakaan serta hasil penelusuran dari internet yang berhubungan dengan obyek penelitian ini. Sedangkan metode pengumpulan data dilakukan melalui: wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Ketentuan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kendal hanya dilaksanakan oleh penyelenggara yang berizin dan pihak instansi yang menerbitkan izin. Masih banyak ditemukan reklame yang tidak berizin yang tidak memenuhi pertimbangan lingkungan (2) Penegakan hukum perizinan reklame di Kabupaten Kendal dilakukan dengan melakukan sosialisasi secara tidak langsung, memberikan sanksi administrasi yang berupa peringatan lisan kepada pelanggar dan melakukan pembongkaran reklame. Penegakan hukum perizinan reklame belum maksimal karena dipengaruhi faktor sarana dan prasana serta faktor masyarakat. Simpulan penelitian ini (1) Ketentuan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Kendal belum sepenuhnya terlaksana, ketentuan hanya dilaksanakan oleh penyelenggara reklame yang mempunyai izin dan pihak instansi yang menerbitkan izin. (2) Penegakan hukum perizinan reklame belum maksimal karena dipengaruhi faktor sarana dan prasana serta faktor masyarakat. Saran penelitian ini (1) Perlu adanya alokasi anggaran untuk sosialisasi, penambahan personil dan alat untuk kegiatan penertiban reklame. (2) Pemberian sanksi administrasi yang lebih tegas berupa denda kepada penyelenggara yang tidak menaati peraturan. (3) Penetapan besaran nilai pajak reklame sebaiknya memperhatikan asas keadilan dan asas kemanfaatan bagi masyarakat.

Actions (login required)

View Item