TRISULO MUSTAFA , 8111410109 (2017) MODEL KONTROL SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG DALAM MENGHIMPUN DATA ADMINISTRASI MAHASISWA (PERSPEKTIF PASAL 21 PP NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (2MB) | Preview

Abstract

Perguruan Tinggi sebagai Universitas Negeri Semarang sebagai salah satu universitas terkemuka di Indonesia menampung lebih dari 10.000 mahasiswa yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia, yang mayoritasnya bermukim di Kelurahan Sekaran. Persebaran mahasiswa rantau yang tak terdata secara pasti memiliki banyak potensi yang tak terduga, walaupun dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mewajibkan seluruh penduduk melaporkan peristiwa kependudukan yang dialaminya kepada instansi pelaksana. Seperti yang tertuang pula dalam Pasal 21 PP Nomor 37 Tahun 2007, dalam melaksanakan wewenang untuk mengatur administrasi kependudukan, pemerintah seharusnya bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi. Adapun yang menjadi dalam penelitian ini adalah bagaimana model kontrol sosial Perguruan Tinggi dalam pendataan administratif kependudukan menurut pasal 21 PP No. 37 tahun 2007 tentang administrasi kependudukan yang melibatkan Perguruan Tinggi dan apa saja kendala penerapan pasal 21 PP No. 37 tahun 2007 tentang administrasi kependudukan yang melibatkan Perguruan Tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Lurah Sekaran dan Universitas Negeri Semarang. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder.Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara dan studi pustaka baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen. Merujuk pada hasil penelitian, dapat dipahami bahwa Perguruan Tinggi memiliki kewajiban melakukan kontrol sosial karena Perguruan Tinggi Negeri adalah salah satu bagian dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, sehingga Undang-Undang beserta Peraturan Pemerintah tersebut berlaku bagi Universitas Negeri Semarang. Model kontrol sosial Perguruan Tinggi dalam pendataan administrasi kependudukan adalah sesuatu yang kompleks serta dapat terwujud tidak hanya dari pihak Perguruan Tinggi yang berada dalam wilayah tersebut, tetapi juga bisa terwujud dengan sempurna apabila segala elemen dari berbagai pihak serta kepastian regulasi dan sistem yang ada. Kendala yang dialami adalah bentuk legal dari kerja sama antara Kelurahan Sekaran dengan UNNES. Berikutnya adalah sulitnya mengumpulkan data diri mahasiswa yang bermukim di Sekaran. Persoalan begitu banyaknya jumlah mahasiswa baik yang baru atau yang lama bukanlah kendala dari Kelurahan Sekaran dalam pendataan Administrasi Kependudukan, tapi adalah konsistensi dari penetapan mahasiswa di kos/rumah kontrakannya. Mahasiswa sebagai obyek dari kegiatan tersebut tidak menganggap pencatatan Administrasi Kependudukan yang dilakukan tersebut sebagai suatu problematika yang berarti.

Actions (login required)

View Item