Ahmat Suhari, 3450405014 (2010) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi di Wilayah Hukum Polres Grobogan). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi di Wilayah Hukum Polres Grobogan)) - Published Version Download (481kB) | Preview

Abstract

Keluarga yang bahagia merupakan tujuan setiap orang dalam menjalani kehidupan perkawinannya, namun tidak setiap keluarga dapat menjalani kehidupan rumah tangganya sesuai yang diharapkan. Tak jarang kehidupan rumah tangga justru diwarnai oleh adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Dengan munculnya UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Dengan demikian, KDRT bukan lagi menjadi sesuatu yang dianggap privat tetapi sudah menjadi isu publik, maka dalam penanganannya diharapkan dapat dilakukan secara proporsional sebagaimana upaya perlindungan terhadap korban dan penanganan terhadap pelaku. Oleh kerena itu mengetahui implementasi/pelaksanaan UU No.23 Tahun 2004 merupakan hal penting, karena dapat melihat efektifitas UU ini terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implementasi ketentuan pidana dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT di wilayah hukum Polres Grobogan? (2) Bagaimana bentukbentuk hambatan dalam implementasi ketentuan pidana dalam UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT di wilayah hukum Polres Grobogan? (3) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya KDRT di wilayah hukum Polres Grobogan?. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui implementasi ketentuan pidana dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT di Polres Grobogan. (2) Untuk mengetahui hambatan terhadap implementasi ketentuan pidana dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT di wilayah hukum Polres Grobogan. (3) Untuk menganalis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Grobogan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Penelitian ini berlokasi di Polres Grobogan. Fokus penelitian adalah (1) Implementasi ketentuan pidana dalam UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT di wilayah hukum Polres Grobogan. (2) Hambatan terhadap implementasi ketentuan pidana dalam UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT di wilayah hukum Polres Grobogan. (3) Faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Grobogan. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data diperoleh dari wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi. Objektivitas dan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi ketentuan pidana dalam UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, penyidik masih beranggapan bahwa hanya kekerasan fisik yang korbannya mendapat luka serius saja yang dilanjutkan perkaranya. Sedangkan untuk kekerasan yang lain seperti kekerasan fisik yang lukanya ringan, psikologis, seksual dan penelantaran dalam rumah tangga tidak ada keinginan untuk melanjutkan kasus tersebut karena korban tidak mendapat luka yang serius. Proses penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah Polres Grobogan telah sesuai dan merujuk pada KUHAP Jo. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam Implementasi ketentuan pidana UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT di wilayah hukum Polres Grobogan adalah faktor korban, kendala lainya adalah proses pembuktian, persepsi penegak hukum yang dianggap kurang serius, terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang, dan kurangnya partisipasi masyarakat untuk melaporkan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. Faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Grobogan adalah faktor kemiskinan/ekonomi, kondisi psikologi pelaku yang labil, dan persepsi masyarakat yang keliru dalam memandang masalah KDRT. Dari beberapa faktor tersebut, faktor utama yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Grobogan adalah faktor kemiskinan. Saran peneliti diharapkan penyidik lebih bersikap aktif terhadap semua bentuk kekerasan yang terjadi yaitu dengan tidak membedakan mengenai luka berat dan luka ringan. Selain itu Perlunya ditingkatkan sosialisasi/penyuluhan oleh Polres Grobogan tentang pemahaman terhadap kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat. Dibutuhkan ketegasan dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Grobogan dengan benar-benar menerapkan sanksi yang ada dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT agar mampu menimbulkan efek jera bagi para pelakunya.

Actions (login required)

View Item