Dian Pertiwi , 3312412030 (2016) KINERJA ANGGOTA PEREMPUAN DPRD KOTA SEMARANG TAHUN 2014-2015 DALAM PERSPEKTIF FEMINISME. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (880kB) | Preview

Abstract

Keterlibatan perempuan dalam politik formal di Indonesia khususnya dalam lembaga legislatif mulai memperoleh ruang sejak adanya affirmative action kuota 30% untuk perempuan pada partai politik peserta pemilu. Harapannya dengan kebijakan tersebut dapat menjadi kemajuan partisipasi politik perempuan dari segi kuantitasnya sehingga tercapai angka proposional keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif juga partai politik. Selain dari segi kuantitas, dari segi kualitasnya adalah harapan agar suara dan kepentingan perempuan akan lebih diakomodir dalam setiap pengambilan keputusan suatu kebijakan disaat masih banyaknya permasalahan yang dialami perempuan dan kepentingan perempuan serta kebutuhan perempuan yang belum terpenuhi untuk diupayakan anggota perempuan di parlemen. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diteliti adalah; 1) Kinerja anggota perempuan DPRD Kota Semarang dalam memperjuangkan kepentingan perempuan, dan 2) Faktor yang menghambat kinerja anggota perempuan DPRD Kota Semarang dalam memperjuangkan kepentingan perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di sekretariat DPRD Kota Semarang, wilayah kantor DPRD Kota Semarang, ruang sidang DPRD Kota Semarang, kantor LSM LRC-KJHAM, Perumahan Bukit Mas Banyumanik. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah kinerja anggota dewan perempuan dalam fungsi legislasi terdapat perjuangan dalam menyuarakan kepentingan perempuan melalui pembuatan Perda, tetapi dalam fungsi anggaran belum terdapat anggaran yang responsif gender khususnya untuk pemberdayaan perempuan yang kurang dari 1% APBD, sedangkan dalam fungsi pengawasan terlihat hak politik yang sama antara anggota laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan fungsi pengawasan. Mengacu dari hasil penelitian tersebut, maka peneliti dapat mengajukan saran yaitu seharusnya DPRD Kota Semarang membentuk Kaukus perempuan, dan mengupayakan penambahan alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan pada tahun berikutnya yang sebelumnya sangat minim pada APBD Kota Semarang tahun 2014 dan 2015.

Actions (login required)

View Item