Lestari Nurma Lailita , 3301412164 (2016) FENOMENA LARANGAN PERKAWINAN ANTARA WARGA DESA MOJO KECAMATAN CLUWAK DAN WARGA DESA GULANG PONGGE KECAMATAN GUNUNGWUNGKAL KABUPATEN PATI. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF - Published Version Download (747kB) | Preview

Abstract

Larangan perkawinan antara warga Desa Mojo dan Desa Gulang Pongge dalam istilah adat Jawa merupakan perkawinan Pancer Wali karena sesepuh pendiri desanya yaitu Mbah Abdullah dan Mbah Abdul „Adhim merupakan saudara kakak beradik yang kemudian warga Desa Mojo dan warga Desa Gulang Pongge telah diakui sebagai keturunannya. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui sejarah terlarangnya perkawinan antara warga Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan warga Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati; (2) mendeskripsikan nilai-nilai apa saja yang diyakini warga Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan warga Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati sehingga tidak melakukan perkawinan; (3) mengetahui tanggapan tokoh agama dan generasi muda dalam menanggapi larangan perkawinan antara warga Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan warga Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian dilaksanakan di dua desa yaitu Desa Mojo dan Desa Gulang Pongge. Data primer diperoleh dari Sesepuh (Mantan Kepala Desa Mojo), Kepala Desa Gulang Pongge, Tokoh Agama Desa Mojo dan Gulang Pongge serta Generasi Muda Desa Mojo dan Gulang Pongge. Untuk data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen dari desa. Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Sejarah terlarangnya perkawinan antara warga Desa Mojo dan warga Desa Gulang Pongge dikarenakan pendiri pertama desa atau danyang memiliki ikatan persaudaraan yaitu kakak beradik dan warga Desa Mojo maupun warga Desa Gulang Pongge sudah diakui sebagai keturunan dari Mbah Abdullah dan Mbah Abdul „Adhim, dalam istilah Jawa disebut dengan Pancer Wali. Untuk nilai yang diyakini masyarakat ialah nilai sosial adat kemasyarakatan dengan tujuan menghargai jasa para leluhur pendiri desa yang telah berjasa merintis dan membangun Desa Mojo dan Gulang Pongge menjadi lebih baik. Selain nilai sosial adat kemasyarakatan, warga Desa Mojo dan Gulang Pongge juga masih meyakini adanya nilai religius ditandai dengan adanya peringatan haul Mbah Abdullah dan Mbah Abdul „Adhim yang dido‟akan di makamnya. Dari para tokoh agama memberikan tanggapan bahwa permasalahan larangan perkawinan antara warga Desa Mojo dan warga Desa Gulang Pongge tidak ada kaitannya dengan hukum agama Islam, itu hanyalah hukum adat yang berlaku jaman dahulu, di dalam hukum Islam yang namanya adat itu masih bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Tanggapan dari generasi muda ada dua vii yaitu tetap boleh melaksanakan perkawinan asalkan tidak melanggar ketentuan agama dan negara, untuk tanggapan yang lainnya yaitu tetap diyakini kepercayaan yang sudah ada karena untuk menghormati leluhur pendiri desa dan alat pemersatu antara Desa Mojo dan Desa Gulang Pongge. Saran dari peneliti adalah (1) Kepada Perangkat Desa Mojo dan Desa Gulang Pongge hendaknya tetap menjaga dan mempertahankan kebudayaan yang sudah ada agar ikatan tali persaudaraan antara Desa Mojo dan Desa Gulang Pongge tetap terjaga; (2) Kepada Tokoh Agama hendaknya memberikan nasehat keagamaan untuk warga Desa Mojo dan warga Desa Gulang Pongge agar lebih bijak menanggapi permasalahan larangan perkawinan antara warga Desa Mojo dan warga Desa Gulang Pongge dengan harapan meminimalisir kemungkinan jika terjadi penyelewengan agama.

Actions (login required)

View Item