ANITA PRISKA SITUMORANG , 8111412087 (2016) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS PERJANJIAN PEMBIAYAAN DANA TUNAI DENGAN JAMINAN BPKB DI LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN PT. SINARMAS MULTIFINANCE CABANG SURAKARTA (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 589K/Pdt.Sus/2012). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS PERJANJIAN PEMBIAYAAN DANA TUNAI DENGAN JAMINAN BPKB DI LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN PT. SINARMAS MULTIFINANCE CABANG SURAKARTA (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 589K/Pdt.Sus/2012)) - Submitted Version Download (6MB) | Preview

Abstract

Konsumen (BPSK) Nomor : 02-06/LS/IV/2012/BPSK.Ska di Surakarta memperkuat sampai putusan Mahkamah Agung Nomor : 589K/Pdt.Sus/2012 adanya kesenjangan hukum. Kekeliruan penerapan hukum akan pengkualifikasian perjanjian pembiayaan dana tunai serta pemberian informasi perjanjian dan perwujudan perlindungan hukum atas perjanjian pembiayaan dana tunai dengan jaminan BPKB yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen memperlihatkan keadilan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana analisis yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 589K/Pdt.Sus/2012 atas perjanjian pembiayaan dana tunai di lembaga pembiayaan konsumen PT. Sinarmas Multifinance Cabang Surakarta ? dan 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas perjanjian pembiayaan dana tunai dengan jaminan BPKB di lembaga pembiayaan konsumen PT. Sinarmas Multifinance Cabang Surakarta melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor : 589K/Pdt.Sus/2012 ?. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 589K/Pdt.Sus/2012 untuk perbaikan dan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas perjanjian pembiayaan dana tunai dengan jaminan BPKB di lembaga pembiayaan konsumen PT. Sinarmas Multifinance. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pendekatan yuridis normatif, sumber data primer dan sekunder dengan bentuk wawancara, dokumen dan kepustakaan, serta keabsahan trianggulasi data atau sumber data dan pengamat. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukan bahwa : 1) Analisis yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 589K/Pdt.Sus/2012 yaitu Pertama, Penerapan hukum diterapkan perbaikan bahwa pengkualifikasian perjanjian pembiayaan konsumen berupa dana tunai bukan perjanjian pembiayaan infrastruktur. Kedua, bertentangan dengan Pasal 18 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Prosedur tepat akan pemberian informasi perjanjian 2) Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas perjanjian pembiayaan dana tunai dengan penguatan perjanjian yang telah disepakati. Simpulan dari peneliti ini adalah 1) Analisis yuridis bahwa perjanjian pembiayaan konsumen dana tunai diatur Pasal 3 huruf (d) Perpes Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan bukan perjanjian pembiayaan infrastruktur dan tepat informasi perjanjian. 2) Perlindungan Hukum terhadap pelaku usaha atas perjanjian yaitu Perpes Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, sertifikat jaminan fidusia untuk pengeksekusian jaminan konsumen tidak beritikad baik sehingga mewujudkan asas keseimbangan secara adil terhadap hak-kewajiban pelaku usaha dan konsumen.

Actions (login required)

View Item