Riatul Markamah , 8111412076 (2016) PELAKSANAAN EKSEKUSI PENGOSONGAN TANAH BESERTA BANGUNAN HASIL LELANG HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus Penetapan No. 05/Pdt.Eks./2015/PN Unr). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (PELAKSANAAN EKSEKUSI PENGOSONGAN TANAH BESERTA BANGUNAN HASIL LELANG HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus Penetapan No. 05/Pdt.Eks./2015/PN Unr)) - Submitted Version Download (2MB) | Preview

Abstract

Proses pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan sering terjadi bahwa kreditur dirugikan ketika debitur melakukan cidera janji. Sejatinya kreditur pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk mengeksekusi jaminan tersebut atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum apabila debitur cidera janji sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Namun dalam praktiknya, debitur tidak dengan sukarela mengosongkan objek Hak Tanggungan setelah pelelangan dilakukan. Oleh karena itu, peneliti melakukan kajian yuridis terhadap pelaksanaan eksekusi pengosongan tanah beserta bangunan hasil lelang Hak Tanggungan dengan rumusan masalah prosedur eksekusi pengosongan tanah beserta bangunan hasil lelang hak tanggungan dan perlindungan hukum bagi pemenang lelang atas penguasaan barang jaminan yang dibeli berdasarkan lelang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data dalam skripsi ini adalah sumber data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Untuk memeriksa objektifitas dan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa prosedur eksekusi pengosongan dilakukan dengan adanya permohonan terlebih dahulu dari pemenang lelang. Dengan adanya permohonan tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu memberikan peringatan kepada para termohon eksekusi, selama masa peringatan yang diberikan Ketua Pengadilan Negeri, para termohon eksekusi tidak bersedia mengosongkan tanah beserta bangunan tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat perintah eksekusi. Perlindungan hukum bagi pemenang lelang atas penguasaan barang tidak bergerak yang diperoleh berdasarkan lelang tersebut adalah dengan mengajukan permohonan eksekusi pengosongan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 200 ayat (11) atau Pasal 218 ayat (2) RBg dan Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial No.02/Wk.MA.Y/I/2010 tertanggal 8 Januari 2010.

Actions (login required)

View Item