DIDI SUHENDRA , 8111412063 (2016) IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT DALAM MEMBERI SARAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PEMECAHAN MASALAH KETENAGAKERJAAN (STUDI PADA LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT KABUPATEN BOGOR). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT DALAM MEMBERI SARAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PEMECAHAN MASALAH KETENAGAKERJAAN (STUDI PADA LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT KABUPATEN BOGOR)) - Submitted Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Lembaga Kerjasama Tripartit dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan pasal 41 peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 telah sesuai. Akan tetapi pemerintah dalam melaksanakan hasil rekomendasi masih terkesan setengah hati. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya kekecewaan pihak buruh dan pengusaha terhadap kebijakan dalam bidang hukum yang dibuat oleh pemerintah. Permasalahan upah minimum, pembentukan peraturan daerah, persaingan di era masyarakat ekonomi asia dan permasalahan lainnya masih terus menggelayuti hubungan industrial di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data penelitian adalah data primer dan sekunder. Teknik pengambilan data: wawancara dengan Kepala Seksi Bina Organisasi Tenaga Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi Kabupaten Bogor, Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Bogor, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Bogor, serta melakukan observasi, dan dokumentasi atau studi pustaka. Validitas data menggunakan trianggulasi sumber dengan analisis data dilakukan secara induktif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Lembaga Kerjasama Tripartit Dalam Memberi Saran Dalam Penyusunan Kebijakan dan Pemecahan Masalah Ketenagakerjaan di Kabupaten Bogor pada dasarnya telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan pemerintah tersebut. Mengenai pelaksanakan tugas LKS Tripartit Kabupaten Bogor dalam memberi saran kepada pemerintah telah dilaksanakan dengan baik. Adanya faktor pendorong dari semua unsur yaitu kepentingan bersama dibahas secara musyawarah dan rekomendasi adalah hasil kesepakatan bersama serta pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah. Akan tetapi terdapat faktor penghambat tentunya yang justru ada didalam pelaksanaan rekomendasi dari hasil sidang LKS Tripartit tersebut. Lambatnya respon pemerintah dalam melaksanakan rekomendasi LKS Tripartit menjadi catatan penting yang harus segera di benahi dan dilaksanakan sebagai upaya implementasi Tugas LKS Tripartit secara utuh dan menyeluruh. Kesimpulannya adalah pemerintah harus melaksanakan rekomendasi LKS Tripartit sehingga kebijakan yang dibentuk akan dapat efektiv untuk dilaksanakan para pihak. Salah satu saran utama adalah untuk pemerintah harus merivisi pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Lembaga Kerjasama Tripartit.

Actions (login required)

View Item