DWI RAKHMAWATI RISMANINGTYAS, 8111412024 (2016) TUKAR MENUKAR TANAH MILIK DENGAN TANAH EKS BENGKOK (STUDI DI KELURAHAN BERINGIN KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG). Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF (TUKAR MENUKAR TANAH MILIK DENGAN TANAH EKS BENGKOK (STUDI DI KELURAHAN BERINGIN KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG)) - Submitted Version Download (1MB) | Preview

Abstract

Objek studi penelitian ini mengenai Tukar Menukar Tanah Milik dengan Tanah Eks Bengkok di Kelurahan Beringin yang terjadi pada tahun 1978. Tukar menukar tanah yang dilakukan oleh para pihak antara Alm Hadi Muchtar dengan pihak Pemerintah Desa Gondoriyo (sebelum terjadi pemekaran) hanya melalui perjanjian lisan tanpa melibatkan pejabat berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sehingga kini timbul permasalahan dimana ahli waris Alm Hadi Muchtar tidak dapat mensertifikatkan haknya dan kedua objek tukar menukar tanah tersebut saat ini telah menjadi asset Pemerintah Kota karena adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan. Pemasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : 1. bagaimana proses tukar menukar tanah milik dengan tanah eks bengkok di Kelurahan Beringin; dan 2. apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa dalam pelaksanaan tukar menukar tanah milik dengan tanah eks bengkok di Kelurahan Beringin. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis dan sumber data adalah data primer, data sekunder. Data primer bersumber dari beberapa narasumber dengan teknik wawancara, dan pengamatan di lapangan. Data sekunder diperoleh dari dokumen hasil penelitian dan sumber kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, tukar menukar tanah milik dengan tanah eks bengkok di Kelurahan Beringin prosesnya belum selesai dari segi administrasinya sehingga pihak ahli waris Alm Hadi Muchtar kesulitan dalam membuktikan haknya karena surat pelepasan atas tanah bengkok tidak keluar, dan apabila permasalahan ingin diselesaikan proses tukar menukar tersebut harus dikaji dengan aturan yang berlaku saat ini. Tidak selesainya proses administrasi tersebut membuktikan bahwa tidak adanya itikad baik serta informasi yang disampaikan dari pihak Pemerintah sejak jaman orde baru dalam melindungi hak setiap masyarakat. Simpulan dari penelitian ini adalah proses tukar menukar yang tidak melibatkan pejabat berwenang akan mengakibatkan sulitnya memperoleh pembuktian hak oleh para pihak. Belum selesainya proses administrasi berindikasi bahwa tidak adanya itikad baik pihak Pemerintah dalam melindungi masyarakat. Saran dalam penelitian ini adalah pentingnya suatu perjanjian tertulis yang melibatkan pejabat berwenang, untuk fakultas hukum agar dapat mengkaji permasalahan ini demi melindungi hak ahli waris.

Actions (login required)

View Item