Singgih Pangestu, 8111411234 (2016) IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK TENTANG PERIZINAN REKLAME BERDASARKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) NO 14 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA SEMARANG. Under Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang.

Preview

PDF Download (1MB) | Preview

Abstract

Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang No 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame, yang secara garis besar mengatur tentang hak dan kewajiban penyelenggaraan reklame agar dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Peraturan perundang–undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Dengan adanya peraturan daerah tersebut maka pemerintah kota dapat memberikan kebijakan peningkatan pelayanan publik secara jelas dan baik. Peraturan yang ada hendaknya dilaksanakan dan diterapkan lebih tegas oleh pemerintah Kota Semarang kepada penyelenggara-penyelenggara reklame. Dari latar belakang tersebut tiga permasalahan pokok yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan Perizinan Reklame Pasal 20 Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Semarang; (2) Apa saja pemberian sanksi bagi para penyelenggara reklame yang melanggar Perizinan Reklame Pasal 20 Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif melalui pendekatan yuridis sosiologis. Teknik mengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka dan observasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Dengan fokus penelitian di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) dan Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame (PJPR) Kota Semarang di Tahun 2014. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan perizinan yang dilakukan dinas BPPT maupun dinas PJPR Kota Semarang, melakukan tugas serta pelayanan yang belum maksimal, pemahaman masyarakat yang kurang memahami prosedur pemasangan reklame di Kota Semarang tentang pentinganya izin reklame. Sanksi berupa pencabutan izin reklame sampai pembongkaran dan penurunan reklame terpasang. Saran dari penulis, melakukan penyederhanaan prosedur pelayanan, mengoptimalkan rutinitas penertiban reklame oleh petugas, menambah Sumber daya manusia (SDM) dan teknologi, dan pemberian saksi tegas bagi para pelanggar reklame.

Actions (login required)

View Item